Muhammadiyah: Pilkada Tidak Boleh Liberal

BANDUNG | Menjelang kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 mendatang para bakal calon pemimpin daerah sudah mulai bergerilya mencari dukungan untuk maju dalam hajatan politik tersebut.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menilai sistem demokrasi di Indonesia saat ini sudah mulai terbuka sehingga Indonesia saat ini menempati posisi ketiga di dunia setelah Amerika dan India.

“Demokratisasi kita ini sebenarnya sudah cukup terbuka dan sukses tetapi konsolidasi demokrasi harus tetap dikaitkan dengan sistem ketatanegaraan yakni pancasila,” ujar Haedar saat di wawancara di Bandung, Rabu (13/09/2017).

Untuk itu menurutnya, pilkada harus tetap berada dalam koridor sistem ketatanegaran dan tidak boleh liberal dimana salah satu indikasi liberal itu adalah terjadinya money politik.

“Salah satu indikasi liberal itu adalah politik uang kemudian siapa kuat (banyak uang) dia bisa. Kalau ini yang terjadi maka demokrasi kita akan tersandera ,” ucapnya.

Selain itu kata Haedar kepala daerah dan calon kepala daerah hatus tetap menjadi figur yang terpercaya harus menjadi milik masyarakat yang bebas dari politik kepentingan.

“Harus kita hentikan politik partai, politik golongan yang sudah berlebihan dan overdosis dimana setiap orang yang berasal dari partai tertentu atau golongan tertentu habis-habisan memperjuangkan kepentingan partai dan golongannya,” tegasnya.

Kemudian yang terpenting dalam Pilkada menurut Haedar adalah Indonesia harus tetap menjadi negara hukum dimana semua pihak harus menegakkan hukum dengan sistem yang objektif sehingga tidak ada lagi hukum yang dijadikan sebagai alat politik.

“Jangan ada lagi masyarakat yang keluar dari koridor. Hal itu menjadi penting dalam pilkada,” pungkasnya. (Gin)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY