SOREANG (BR).- Ratusan siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bojongsoang terpaksa menjalani Ujian Nasional Kertas dan Pensil (UNKP) di aula Kantor Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang. Hal itu disebabkan oleh kondisi sekolah mereka yang masih dipenuhi lumpur sisa banjir.
Kepala Sekolah SMPN 1 Bojongsoang Tono Prihartono mengatakan, sekolahnya digenangi banjir selama hampir dua pekan terakhir. “Hari ini banjir baru surut, namun masih menyisakan lumpur yang belum sempat kami bersihkan,” ujarnya saat ditemui di Balai Desa Tegalluar, Senin (22/4/2019).
Akibatnya, kata Tono, pihaknya terpaksa mengevakuasi siswanya untuk melaksanakan ujian nasional di Balai Desa Tegalluar yang berjarak beberapa ratus meter dari sekolah. Selain itu, siswa SMPN 1 Bojongsoang juga terpaksa tak bisa melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
Tono mengaku bahwa pelaksanaan UNKP dipilih dengan alasan utama belum adanya sarana dan prasarana komputer. Namun banjir yang melanda juga menjadi faktor lain yang tak kalah mengganggu jika harus melaksanakan UNBK.
“Kami memang tidak punya sarana komputer untuk UNBK. Tetapi kalaupun ada tetap saja tidak bisa menggelar UNBK karena persiapannya terganggu oleh banjir,” kata Tono.
Menurut Tono, pihaknya sebenarnya bisa meminjam sarana komputer di salah satu SMA yang tak jauh dari SMPN 1 Bojongsoang. Namun sekolah tersebut juga sama-sama tergenang banjir sehingga ruangan dan sarana komputernnya tak bisa digunakan.
Wakil Bupati Bandung Gun Gun Gunawan yang sempat meninjau lokasi UNKP di Balai Desa Tegalluar mengatakan, pihaknya akan segera melakukan evaluasi terkait sekolah-sekolah yang terdampak banjir. “Mudah-mudahan ada pemindahan lokasi sekolah yang menjadi langganan banjir, sehingga tidak terulang setiap tahun ada pemindahan siswa saat melaksanakan ujian,” ujarnya.
Menurut Gun Gun, pemindahan lokasi ujian terutama seperti yang menimpa siswa SMPN 1 Bojongsoang jelas dapat mengganggu konsentrasi para siswa. Jangankan berkonsentrasi menjawab soal ujian, ratusan siswa tersebut memang harus berdesakan di aula desa yang tak begitu besar dan hanya duduk di atas kursi tanpa meja.
Sementara itu terkait kebijakan UNBK, Gun Gun masih menunggu langkah pemerintah pusat ke depan pasca pemilu. Jika kebijakan UNBK masih diterapkan, ia berharap pemerintah pusat bisa memberikan dukungan yang lebih besar terkait penyediaan sarana komputer, imbuhnya.
Sementara ditempat terpisah Kadisdik Kab. Bandung Dr. H. Juhana M. Mpd saat melakukan pemantauan UNBK di SMPN Soreang 3 pada bandungraya.net, Senin (22/4/2019) menuturkan bahwa Dinas Pendidikan melalui kepala Sekolah yang selanjutnya diaampaikan kepada Guru hingga sampai pada siswa siswi.
“Penyelenggaraan Ujian berbasis komputer ( UNBK ) yang patut kita soroti dan sikapi bersama adalah nilai penyelenggaraanya, dimana didalamnya tertanam agar para siswa siswi dapat mengerti, paham, dan menghayati akan nilai nilai kejujuran, karena dengan penyelenggaraan UNBK sudah sangat tidak mungkin siswa untuk mencontek,” ujar Juhana.
Menurut Kadisdik, bahwa pendidikan kita sudah mundur, karena kita harus fokus dan kembali terhadap karakter terutama kejujuran, fasalnya menurut Juhana, bangsa ini sudah banyak sekali yang tidak jujur, mudah mudah dengan Ujian berbasis Komputer ini para siswa sedini mungkin dapat dilatih akan nilai kejujuran, apalagi naskah naskah yang disuguhkan melalui Dunia IT., namun diakui Juhana bahwa penggunaan Android itu masih belum bisa diterapkan pada penyelenggaraan UNBK, kecuali ulangan ulangan sekolah itu bisa menggunakan Android.
Berkaitan dengan masih adanya penyelenggaraan berbasis kertas dan Pensil, itu dikatakan Juhana, karena keterbatasan sarana prasarana yang dalam hal ini adalah Perangkat Komputer dan Server. (BR. 01)
Discussion about this post