Senin, 19 April, 2021
BandungRaya
  • HOME
  • SOSIAL
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • PERISTIWA
  • BIROKRASI
  • WARTA ISTANA
  • POLITIK
  • NASIONAL
  • PARLEMEN
  • JEPRET
  • INDEX
No Result
View All Result
  • HOME
  • SOSIAL
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • PERISTIWA
  • BIROKRASI
  • WARTA ISTANA
  • POLITIK
  • NASIONAL
  • PARLEMEN
  • JEPRET
  • INDEX
No Result
View All Result
BandungRaya
No Result
View All Result

Pemprov Jabar Semakin Ketat Dalam Proses PPDB

mm Sahrial
Rabu, 8 Mei, 2019
2 min read
419 31
0
Pemprov Jabar Semakin Ketat Dalam Proses PPDB

BANDUNG (BR) – Pemerintah provinsi Jawa Barat semakin ketat dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dengan menandatangani Fakta integritas agar tidak terjadi praktik segala kecurangan dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

WAJIBDIBACA

Kodim 0610/Sumedang Gelar Apel Pasukan dalam rangka pelaksanaan Operasi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan (Ops gakplin) tahun 2021, yakni di lapangan Apel Makodim Sumedang

Kodim 0624/Kabupaten Bandung Apel Pasukan Operasi PPKM Tahap 2

Senin, 1 Februari, 2021
2.5k
Antre Rapid tes

Difasilitasi Pemkab Bandung, Puluhan Anggota PWI ikuti Rapid Antigen Covid 19

Rabu, 20 Januari, 2021
2.5k

Fakta integritas telah ditanda tangai oleh sekretaris daerah provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa dan ketua pelaksana PPDB Profinsi Jabar.

Selain itu, Iwa mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak melakukan tindakan ‘nakal’ tersebut pada momentum PPDB 2019.

“Termasuk saya, kepala sekolah bahkan operator juga menandatangani pakta integritas. Karena, ada operator yang ikut kotak-katik kemarin juga. Jadi, jangan coba-coba main-main. Ada sanksinya,” ujar Iwa dalam acara Jabar Punya Informasi (Japri) tentang PPDB 2019 Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (8/5/2019).

Sesuai dengan Fakta integritas tersebut, maka diharapkan semua panitia bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hanya saja, bilamana berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti ada yang menyalahi aturan tentu akan dikenakan sanksi kepegawaian.

“Nanti, dari inspektorat akan menindak dengan PP 53 tentang Kepegawaian. Kami akan memberlakukan secara keras kita terapkan agar PPDB ini dari sisi tatanan pelaksanaan tak akan ada kecurangan,” ujarnya.

Menurut Iwa, PPDB untuk tingkat SMA tahun ini di Jabar menerapkan sistem zonasi 90 persen. Agar, kualitas pendidikan di Jabar bisa merata. Selain itu, ada pemerataan untuk kualitas guru yang ditantang memberikan pendidikan yang seragam bahan bakunya.

“Kami juga mendorong swasta agar bisa meningkatkan kualitas pendidikannya,” karena sekolah itu tidak harus sekolah Negeri saja, saat ini banyak sekolah sekolah swasta yang sudah memperlihatkan prestasi terbaiknya, baik akademik maupun non akademik, ucapnya.

Menurut dia, kewenangan pemerintah provinsi hanya untuk PPDB SMA, SMK dan SLB. Sejauh ini, dia sampaikan, selalu heboh karena SMA Negeri hanya dapat menampung 34 persen calon peserta didik baru setiap tahunya.

“Sehingga Pak Gubernur Jabar telah menitikberatkan bagaimana peraturan PPDB ini diimplementasikan dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.

Pemprov Jawa Barat, Jelas Iwa, sudah membuat Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman PPDB tingkat SMA. “Kita akan mencoba penuhi prinsip keadilan dan menghindari segala kecurangan,” katanya. (BR.01)

Bagikan165Tweet100KirimBagikan
Berita Selanjutnya
KH Raden Agus Gaos Menyebutkan Kiat-kiat Agar Puasa Meraih Cahaya

KH Raden Agus Gaos Menyebutkan Kiat-kiat Agar Puasa Meraih Cahaya

Operasi Keselamatan Lodaya, Polsek Tanjungsari,  Tindak 102 Pelanggar Lalu Lintas

Operasi Keselamatan Lodaya, Polsek Tanjungsari, Tindak 102 Pelanggar Lalu Lintas

Discussion about this post

  • Supplier BPNT Kec. Pasirjambu, Akan Memberikan Klarifikasi Pada Saat Dipanggil/Diundang DPRD atau Dinsos

    Supplier BPNT Kec. Pasirjambu, Akan Memberikan Klarifikasi Pada Saat Dipanggil/Diundang DPRD atau Dinsos

    506 Dibagikan
    Bagikan 202 Tweet 127
  • DPRD Akan Undang Dinsos, Terkait Kisruh Penyaluran BPNT di Desa Cikoneng

    462 Dibagikan
    Bagikan 185 Tweet 116
  • Agen BPNT Dari Perangkat Desa, Ini Tanggapan DPRD Kab. Bandung

    449 Dibagikan
    Bagikan 180 Tweet 112
  • Haris: Ibu Kades atau Perangkat Desa Boleh Jadi Agen BPNT Asal Mampu

    439 Dibagikan
    Bagikan 176 Tweet 110
  • Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas Sekolah

    664 Dibagikan
    Bagikan 267 Tweet 166
BandungRaya

© 2018 bandungraya.net

  • PEDOMAN PEMBERITAAN
  • REDAKSI

No Result
View All Result
  • HOME
  • SOSIAL
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • PERISTIWA
  • BIROKRASI
  • WARTA ISTANA
  • POLITIK
  • NASIONAL
  • PARLEMEN
  • JEPRET
  • INDEX

© 2018 bandungraya.net

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Sign Up with Facebook
Sign Up with Google+
OR

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In