Senin, 19 April, 2021
BandungRaya
  • HOME
  • SOSIAL
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • PERISTIWA
  • BIROKRASI
  • WARTA ISTANA
  • POLITIK
  • NASIONAL
  • PARLEMEN
  • JEPRET
  • INDEX
No Result
View All Result
  • HOME
  • SOSIAL
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • PERISTIWA
  • BIROKRASI
  • WARTA ISTANA
  • POLITIK
  • NASIONAL
  • PARLEMEN
  • JEPRET
  • INDEX
No Result
View All Result
BandungRaya
No Result
View All Result

Pemkab Bandung Raih Hattrick Opini WTP

mm Sahrial
Rabu, 29 Mei, 2019
2 min read
423 27
0
Pemkab Bandung Raih Hattrick Opini WTP

BANDUNG (BR).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung raih hattrick opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2018. LHP opini WTP tersebut diserahkan langsung Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat (Jabar) Arman Syifa, SST, MAcc, Ak kepada Bupati Bandung H.Dadang M Naser di Kantor BPK RI Perwakilan Jabar di Jl. Moch.Toha – Bandung, Selasa (28/5/2019).

WAJIBDIBACA

Kodim 0610/Sumedang Gelar Apel Pasukan dalam rangka pelaksanaan Operasi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan (Ops gakplin) tahun 2021, yakni di lapangan Apel Makodim Sumedang

Kodim 0624/Kabupaten Bandung Apel Pasukan Operasi PPKM Tahap 2

Senin, 1 Februari, 2021
2.5k
Antre Rapid tes

Difasilitasi Pemkab Bandung, Puluhan Anggota PWI ikuti Rapid Antigen Covid 19

Rabu, 20 Januari, 2021
2.5k

“Alhamdulillah, Kabupaten Bandung untuk ketiga kalinya mendapatkan opini WTP. Tentunya kami menyampaikan terimakasih atas pendampingan, bimbingan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI selama ini. Pada pemeriksaan ini, kami juga memiliki banyak pengalaman yang sangat berharga terkait dengan evaluasi atau audit yang dilakukan BPK setiap tahunnya,” jelas bupati.

Meskipun meraih WTP, lanjut Bupati Bandung, pihaknya mendapat masukan dari BPK RI guna meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.

“Tentunya ada masukan-masukan dari BPK RI terkait akuntabilitas. Alhamdulillah kami selalu selalu mengisyaratkan kepada seluruh PD (Perangkat Daerah) untuk menggunakan pola pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas keuangan yang sangat akurat yang dampaknya bermanfaat bagi kepentingan kesejahteraan rakyat,” lanjutnya.

Dadang mengungkapkan, menyikapi adanya masukan dari BPK RI, pihaknya telah menindaklanjutinya dengan memperbaikinya.

“Catatan BPK RI masih ada, yaitu pengadaan barang dan jasa yang dicatatkan di modal dengan aset, tapi kami sudah menindak lanjuti semuanya. Selain itu, adda juga eror dari subsistem pemborong, tapi sudah diganti, karena begitu ada temuan harus langsung diganti. Temuan temuan itu sudah ditindak lanjuti terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang harus disertakan jadi aset,” ungkap Dadang.

Dirinya juga berpendapat, opini WTP yang diraih Pemkab Bandung merupakan wujud komitmen, tekad, semangat, dan kerja sama serta kerja keras dari seluruh jajaran DPRD dan PD untuk menciptakan sistem pegelolaan keuangan dan aset yang mumpuni.

”Ini adalah prestasi sekaligus tantangan untuk kita semua. Artinya, dedikasi yang telah diberikan harus disertai dengan komitmen dan tekad yang kuat seluruh ASN dalam menjalankan pelaksanaan pembagunan, antara lain dengan pembenahan data aset dan tentunya dukungan doa seluruh masyarakat,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, bupati mengimbau jajarannya untuk mempertahankan opini WTP dari BPK ditahun yang akan datang.

“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas kinerja seluruh PD, ASN juga masyarakat yang telah memberikan dedikasi, kerja keras, komitmen dan doa untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung. Semoga bisa menjadi motivasi untuk dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi,” pungkas Bupati Bandung.

Pada kegiatan tersebut, dilakukan pula penyerahan LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah TA 2018, dengan opini WTP kepada Sembilan Kabupaten/ Kota lainnya di Jawa Barat, yakni Kota Depok, Kota Cimahi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kota Bekasi dan Kota Tasikmalaya. (BR.01)

Bagikan163Tweet100KirimBagikan
Berita Selanjutnya
Pengelolaan Dana BOS di SDN Cileunyi 03 Patut Dipertanyakan

Pengelolaan Dana BOS di SDN Cileunyi 03 Patut Dipertanyakan

Dua Fatwa Bupati Jelang Idul Fitri 1440 H

Dua Fatwa Bupati Jelang Idul Fitri 1440 H

Discussion about this post

  • Supplier BPNT Kec. Pasirjambu, Akan Memberikan Klarifikasi Pada Saat Dipanggil/Diundang DPRD atau Dinsos

    Supplier BPNT Kec. Pasirjambu, Akan Memberikan Klarifikasi Pada Saat Dipanggil/Diundang DPRD atau Dinsos

    506 Dibagikan
    Bagikan 202 Tweet 127
  • DPRD Akan Undang Dinsos, Terkait Kisruh Penyaluran BPNT di Desa Cikoneng

    462 Dibagikan
    Bagikan 185 Tweet 116
  • Agen BPNT Dari Perangkat Desa, Ini Tanggapan DPRD Kab. Bandung

    449 Dibagikan
    Bagikan 180 Tweet 112
  • Haris: Ibu Kades atau Perangkat Desa Boleh Jadi Agen BPNT Asal Mampu

    439 Dibagikan
    Bagikan 176 Tweet 110
  • Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas Sekolah

    664 Dibagikan
    Bagikan 267 Tweet 166
BandungRaya

© 2018 bandungraya.net

  • PEDOMAN PEMBERITAAN
  • REDAKSI

No Result
View All Result
  • HOME
  • SOSIAL
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • PERISTIWA
  • BIROKRASI
  • WARTA ISTANA
  • POLITIK
  • NASIONAL
  • PARLEMEN
  • JEPRET
  • INDEX

© 2018 bandungraya.net

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Sign Up with Facebook
Sign Up with Google+
OR

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In