BandungRaya
No Result
View All Result
Sabtu, 16 Januari, 2021
  • Home
  • SOSIAL
  • PENDIDIKAN
  • PERISTIWA
  • BIROKRASI
  • WARTA ISTANA
  • PARLEMEN
  • POLITIK
SUBSCRIBE
  • Home
  • SOSIAL
  • PENDIDIKAN
  • PERISTIWA
  • BIROKRASI
  • WARTA ISTANA
  • PARLEMEN
  • POLITIK
No Result
View All Result
BandungRaya
No Result
View All Result

Kenjangan yang Terjadi di Parpol Kita

Oleh: Kang Tevi, Pemerhati Politik

mm NETIZEN
Selasa, 28 Juli, 2020
4 min read
437 28
0
Kenjangan yang Terjadi di Parpol Kita

Di tengah proyeksi rendahnya minat pemilih datang ke TPS akibat covid-19, lanskap politik dayeuh bandung mengalami pergeseran-pergeseran fundamental. Parpol-parpol pendukung petahana di parlemen (DPRD), tidak selalu harus sepakat lagi terkait dukungan. Inkonsistensi loncat dukungan calon, bagian dari bargaining membangun koalisi, sudah jadi hal yang lazim.

RELATED POSTS

Anang Susanto Figur Ketua DPD. Golkar Kabupaten Bandung Pilihan MDI

Tidak Ada Kaitan, Musda Golkar dengan Gugatan Hasil Pilkada, Ini Penjelasan Wakil Ketua SC

Jelang Musda Golkar AMPI Tentukan Calon Ketua DPD

Parpol hari ini umumkan dukung calon A, besoknya calon B. nyata, begitu mudah kesepakatan dilanggar. Pemahaman mengenai lanskap politik Dayeuh Bandung terkini, menjadi dasar bagi setiap parpol memilih jalan yang ditempuh untuk berkoalisi, sekaligus merebut kepercayaan masyarakat. Begitu idealnya. Repositioning partai membangun koalisi menjadi taruhan, akan bagaimana postur partai ke depan?

Koalisi dukungan adalah dagangan parpol. Bernilai nominal dan sarat tawar menawar. Sewa perahu memang tidak murah. Tidak di level daerah, pun hingga pusat. Apa mau dikata, begitu wajah rezim parpol kita. Wilayah parpol adalah eksklusif. Tak bisa diintervensi oleh partisipasi publik. Pengambilan keputusan berada di wilayah elit. Keputusan lebih mengedepankan kepentingan partai dan elit, bukan aspirasi publik. Karena itu, jangan berharap banyak terhadap partai, kendati demikian kita juga tidak harus selalu diam. Terus mengkritisinya, kendati dibilang nyinyir. Pembelajaran politik memang kerap disalah artikan.

Publik kebanyakan dibuat geram. Sampai kapan parpol kita akan dewasa dan sehat. Menjelang pilkada, kondisinya semakin keruh. Manuver pelaku-pelaku politik begitu menyebalkan. Mereka ibarat petualang yang tak pernah puas. Tak ada bahasa komsumsi mereka selain kata-kata “berapa” dan “kekuasaan”. Jualan mereka adalah argumen sesaat dan lobi-lobi dukungan. Terkadang, gerakan parpol ini menutup ruang untuk berbeda pendapat.

Akibatnya, peran masyarakat sipil (civil society) melemah. Apresiasi terhadap hak –hak politik dan kebebasan sipil semakin menurun. Buktinya, selama dua kali pilkada, apresiasi partisipasi publik dalam pilkada tak pernah menyentuh angka 75 %. Namun kali ini, KPU tetap berharap pemilih pilkada kali ini lebih tinggi, kendati Kemendagri hanya menargetkan angka partisipasi pemilih sebesar 50%. Padahal, ukuran keberhasilan demokrasi, salah satunya adalah partisipasi politik publik. Tak heran, jika banyak kepala daerah terpilih miskin legitimasi. Kita berharap itu tak terjadi di Dayeuh Bandung.

Apalagi menjelang pilkada sekarang, ketertarikan pemilih terhadap kandidat terbatasi oleh kebijakan covid-19. Biasanya sosialisasi atau kampanye langsung menjadi ajang jual diri calon. Kali ini tak bisa dilakukan secara maksimal. Di tengah pandemi, kampanye secara daring pun tak bisa menggantikan euphoria kampanye langsung atau tatap muka. Pada tahap ini, urgensi parpol sebagai motor agregasi kepentingan semakin dirasakan. Minimal mereka dapat mengaktifkan kader-kadernya untuk mempromosikan calon mereka melalui door to door. Inilah yang kadang terabaikan oleh partai. Uangnya diambil dari calon, namun tidak mampu menggerakkan mesin partainya.
Sketsa di Dayeuh Bandung
Nyaris semua kalangan paham. Panasnya mesin partai sangat dirasakan saat pilkada, pileg atau pilpres. Tapi dalam pilkada, boleh dikatakan inilah “musim panen” parpol. Selain menjajakan parpol untuk dukungan pencalonan kepala daerah (KDH), syarat UU pun mengharuskannya demikian, disamping penggunaan jalur independen.

Untuk sebuah rekomendasi pencalonan, memang tidak ada standar resmi tentang berapa besaran kontribusi sewa perahu. Namun rahasia umum mahfum itu bisa mencapai nilai M-M-an. Nilai penawaran akan lebih tinggi jika tiket rekomendasi itu diperebutkan oleh beberapa calon. Bisa anda bayangkan betapa sengitnya perjuangan mendapat tiket rekomendasi yang terjadi di Partai Golkar. Seberapa besar logistik yang harus disiapkan pasangan Nia-Yogi untuk mendepak pesaingnya: Dadang Supriatna, Deding Ishak, Yoga Santosa atau Anang Susanto? Kendati setoran sewa perahu ini bukan faktor tunggal, namun semua kalangan paham, ihwal setoran sewa perahu ini tetap menjadi faktor penentu. Tentu saja “kedekatan dan keeratan” dengan elit parpol di pusat juga menjadi pengaruh besar didapatkan tidaknya tiket rekomendasi.

">

Apa yang terjadi, jika ternyata parpol pemberi tiket tidak memenuhi kuota kursi bagi syarat pencalonan? Tentunya, mesti berkoalisi dengan parpol lain. Bisa satu atau dua parpol. UU mensyaratkan 11 kursi di parlemen daerah untuk dapat mengusung pasangan calon. Di Dayeuh Bandung, hanya Partai Golkar yang memenuhi syarat ini dan dapat mengusung calon pasangannya dengan partai tunggal. Tak heran jika Golkar merasa jumawa di pilkada kali ini.

Jika terjadi koalisi, lantas bagaimana pola atau mekanisme sewa perahunya? Pertama, tentu saja ditetapkan terlebih dahulu partai pengusung utama, setelah itu mengikat satu atau dua partai lainnya untuk mencapai 11 kursi. Kedua, sketsa saya melukiskan sekedarnya, misalnya besaran kontribusi dilihat jumlah kursi. Katakanlah, untuk sebuah kursi nilainya mencapai 100 juta, maka harga yang harus disiapkan pasangan calon ini sebesar 1,1 milyar. Tetapi, jangan salah, ini baru nilai sewa kursi, belum termasuk kontribusi untuk sewa perahu itu sendiri. Mungkin, nilai 1,1 ini didistribusikan kepada setiap anggota di parlemen (DPRD) sebagai bonus tambahan.

Ketiga, untuk sewa perahu itu di luar sewa kursi, dan biasanya ini berlangsung antar elit puncak. Sifatnya sangat tertutup. Termasuk berapa nilai kontribusi yang harus disetorkan pasangan calon. Ini bisa bernilai jumbo. Jelas M-M-an juga. Jika sketsa ini dikiaskan sebagai realita, bisa dibayangkan berapa besaran logistik yang harus disiapkan pasangan calon. Jangan salah juga, anggaran itu semua belum termasuk biaya survey, honor para saksi, penyiapan APK, atau biaya operasional kampanye, termasuk saweran kepada pemilih.

Sedemikian sarat modal dan ribednya pesta demokrasi kita ini. Kalaupun diantara mereka terpilih, bisa dibayangkan dari mana mereka mengembalikan modal pencalonannya? Jawaban kita, mungkin sama. Sudah menjadi rahasia publik. Bukan lagi tebak-tebakan. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah sampai berapa lama kondisi seperti ini terus berlangsung? Mesti dari mana kita mengawali perubahan bagi terbangunnya sebuah iklim demokrasi yang sehat dan berkualitas?

Sampai hari ini, gejala munculnya tiga pasangan dalam pilkada Dayeuh Bandung masih mengemuka. Nia-Yogi diusung Partai Golkar, mungkin Partai Gerindra akan merapat ke pasangan ini. Pasangan Dadang Supriatna-Syahrul diusung PKB, Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Yena Mas’oem-Atep yang diusung PDIP dan PAN. PKS nampaknya kalah cepat menangkap peluang sehingga tersandera dengan kesendiriannya. Namun, “janur kuning” belum tertancap sempurna. Jalan menuju pintu pendaftaran masih cukup tersedia.

Mampukah PKS melakukan manuver atau akrobat politik sehingga mampu memecah koalisi partai yang telah terbangun? Atau, dengan mengesampinkan segala faktor ideologis dan orientasi partai, lalu melakukan pragmatisme politik merapat ke salah satu pasangan tanpa menempatkan kadernya. Jika pun PKS mampu membangun konfigurasi pasangan keempat, peta politik di rezim pilkada kali ini akan sangat dinamis. Biasanya di waktu-waktu injury time banyak terjadi kejutan-kejutan tak terduga. Karena politik itu adalah sesuatu yang tak terduga dan sulit diduga ( red**)

Bagikan ini:

  • Klik untuk berbagi pada Twitter(Membuka di jendela yang baru)
  • Klik untuk berbagi di WhatsApp(Membuka di jendela yang baru)
  • Klik untuk membagikan di Facebook(Membuka di jendela yang baru)
Bagikan165Tweet103Kirim

RelatedBerita

Anang Susanto Figur Ketua DPD. Golkar Kabupaten Bandung Pilihan MDI
POLITIK

Anang Susanto Figur Ketua DPD. Golkar Kabupaten Bandung Pilihan MDI

Jumat, 8 Januari, 2021
2.6k
Tidak Ada Kaitan, Musda Golkar dengan Gugatan Hasil Pilkada, Ini Penjelasan Wakil Ketua SC
POLITIK

Tidak Ada Kaitan, Musda Golkar dengan Gugatan Hasil Pilkada, Ini Penjelasan Wakil Ketua SC

Kamis, 7 Januari, 2021
2.7k
Jelang Musda Golkar AMPI Tentukan Calon Ketua DPD
POLITIK

Jelang Musda Golkar AMPI Tentukan Calon Ketua DPD

Rabu, 6 Januari, 2021
2.6k
Kegagalan Sebuah Pembelajaran, Djamu Kertabudi: Musda Golkar Diundur Dua Kali Menggambarkan Ada Problem Internal
POLITIK

Kegagalan Sebuah Pembelajaran, Djamu Kertabudi: Musda Golkar Diundur Dua Kali Menggambarkan Ada Problem Internal

Rabu, 6 Januari, 2021
2.6k
Musda Golkar Kabupaten Bandung Diundur, Ini Penjelasan Sekjen DPD Jabar
POLITIK

Musda Golkar Kabupaten Bandung Diundur, Ini Penjelasan Sekjen DPD Jabar

Rabu, 6 Januari, 2021
2.8k
Musda Kab Bandung Diundur, Ini Penjelasan Bidang Organisasi DPD Golkar Jabar
POLITIK

Musda Kab Bandung Diundur, Ini Penjelasan Bidang Organisasi DPD Golkar Jabar

Selasa, 5 Januari, 2021
3k
Berita Selanjutnya
Kang Emil Gratiskan Biaya SMA/SMK, Kepala Sekolah Leluasa Lakukan Pungutan Terhadap Peserta Didik Baru

Kang Emil Gratiskan Biaya SMA/SMK, Kepala Sekolah Leluasa Lakukan Pungutan Terhadap Peserta Didik Baru

Pemdes Cibodas Rakor Bahas Kebakaran di Lahan Carik Desa

Pemdes Cibodas Rakor Bahas Kebakaran di Lahan Carik Desa

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Recommended Stories

Eko Prasetyo: Pengamanan Tahun Baru 2021 Berbeda dengan Tahun Lalu.

Eko Prasetyo: Pengamanan Tahun Baru 2021 Berbeda dengan Tahun Lalu.

Kamis, 31 Desember, 2020
2.5k
Kapala Bapenda, Usulkan Ke Bupati dan DPRD Selamatkan Belanja Yang Penting Saja

Kapala Bapenda, Usulkan Ke Bupati dan DPRD Selamatkan Belanja Yang Penting Saja

Senin, 23 Maret, 2020
2.7k
Bupati Launching Operasional UPT Metrologi Legal

Bupati Launching Operasional UPT Metrologi Legal

Kamis, 10 Januari, 2019
2.5k

Popular Stories

  • Juhana:  Kab. Bandung Tidak Ada Krisis Layanan Pendidikan, Krisis Pembelajaran Terjadi Karena Kondisi Pandemi Covid 19

    Juhana: Kab. Bandung Tidak Ada Krisis Layanan Pendidikan, Krisis Pembelajaran Terjadi Karena Kondisi Pandemi Covid 19

    568 Dibagikan
    Bagikan 227 Tweet 142
  • Menerima Kekalahan dengan Legowo Itu Kata Teh Nia, Dirinya Percaya Keadilan dan Kebenaran Bisa Ditegakan

    556 Dibagikan
    Bagikan 222 Tweet 139
  • Diduga Lakukan Tindak Pidana Pemilu Pasangan BEDAS Akan Diseret Hingga ke Meja Hijau

    769 Dibagikan
    Bagikan 308 Tweet 192
  • Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas Sekolah

    1874 Dibagikan
    Bagikan 751 Tweet 468
  • Para Ketua PK Deklarasikan dan Usung Kembali Dadang Naser Jadi Ketua DPD Golkar Periode 2020 – 2025

    507 Dibagikan
    Bagikan 203 Tweet 127
BandungRaya

© 2020 bandungraya.net

Navigate Site

  • PEDOMAN PEMBERITAAN
  • HUBUNGI KAMI
  • IKLAN
  • REDAKSI

Follow Us

No Result
View All Result
  • Home
  • SOSIAL
  • PENDIDIKAN
  • PERISTIWA
  • BIROKRASI
  • WARTA ISTANA
  • PARLEMEN
  • POLITIK

© 2020 bandungraya.net

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In