Senin, 8 Maret, 2021
BandungRaya
">
  • HOME
  • SOSIAL
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • PERISTIWA
  • BIROKRASI
  • WARTA ISTANA
  • POLITIK
  • PARLEMEN
  • INDEX
No Result
View All Result
  • HOME
  • SOSIAL
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • PERISTIWA
  • BIROKRASI
  • WARTA ISTANA
  • POLITIK
  • PARLEMEN
  • INDEX
No Result
View All Result
BandungRaya
No Result
View All Result

Ditengah Masa PPKM Covid-19 Hampir 2500 KPM Tidak Menerima BPNT

mm Jafar
Kamis, 4 Februari, 2021
3 min read
450 4
0
Ditengah Masa PPKM Covid-19 Hampir 2500 KPM Tidak Menerima BPNT

Bandungraya.net-Rancaekek | Sebagian keluarga  penerima manfaat program bantuan pangan non tunai (BPNT) yang setiap bulan pendistribusian anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp. 200.000,- per KPM berbentuk bahan pangan non tunai (BPNT). Namun di wilayah Rancaekek Kabupaten Bandung sebagian KPM hingga sekitar 2500 keluarga penerima manfaat (KPM) banyak yang zonk/kosong sudah beberapa bulan.

WAJIBDIBACA

Satgas Covid 19 Desa Indragiri Gelar Operasi Yustisi dan Bagikan Masker

Satgas Covid 19 Desa Indragiri Gelar Operasi Yustisi dan Bagikan Masker

Senin, 8 Maret, 2021
2.6k
Hujan Lebat Mengguyur Soreang, TPT Halaman Desa Sukajadi Ambruk, Ini Langkah yang Dilakukan Muspika

Hujan Lebat Mengguyur Soreang, TPT Halaman Desa Sukajadi Ambruk, Ini Langkah yang Dilakukan Muspika

Sabtu, 6 Maret, 2021
2.6k

Seperti halnya di salah satu Desa Haurpugur, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung sebanyak 169 KPM hingga beberapa bulan tidak mendapatkan anggaran program BPNT. Pasalnya, setiap waktu ketika pendistribusian BPNT diambil kartu combo digesek kosong atau zonk, ada apa?

Ketua BPD Haurpugur, Dadang Supriatna menyampaikan kepada awak media, kami sudah banyak menerima keluhan dari keluarga penerima manfaat (KPM) bahwa mereka yang dulu sudah terdaftar dan sudah menerima program BPNT atau PKH, namun sudah beberapa bulan mereka tidak menerima bahkan ketika di gesek dananya kosong/zonk, Kata Dadang ketika  dikonfirmasi setelah malakukan klarifikasi dengan pihak tim petugas sosial desa dan kecamatan di Aula Desa Haurpugur, Kamis 04/02/2021

“Kamipun medengarnya sangat kasihan terhadap warga penerima manfaat itu yang setiap pencairan dananya kosong atau zonk”, ucapnya

Sehingga kami dengan para ketua RT/RT menyikapi hal tersebut untuk mencari solusi dan mempertanyakan kepihak petugas puskesos dan tim PKH, namun selalu di bola pingpongkan tidak ada kejelasan untuk hak mereka yang sudah 6 bulan bahkan hingga 8 tidak menerima bantuan BPNT itu, entah kenapa dan dimana anggaran tersebut.?

Oleh karena itu, kata Dadang saya melakukan klarifikasi dan koordinasi dengan para petugas sosial yang ada didesa haurpugur dan kecamatan Rancaekek untuk minta kejelasan mengenai itu. Agar masyarakat tau alasanya untuk hak mereka yang sudah beberapa bulan tidak diterima atau zonk.

">

Menurut Dadang, untuk keterbukaan dan tidak timbul kecurigaan atau suudzon seharusnya pihak puskesos, tim PKH atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)  harusnya memberikan pemberitahuan terkait data penerima bantuan sosial, dan harus memberikan penjelasan dan alasan apabila keluarga penerima manfaat (KPM) tidak keluar atau zonk. Sehingga tidak timbul kecurigaan atau suudzon kepada kepala desa, petugas sosial, dan penyalur atau agen.

Maka kami berharap, setiap pelaksanaan kegiatan BPNT atau PKH harus ada keterbukaan dan pemberitahuan kepada BPD, karena pungsinya atau pungsional koordinatif dan konsultatif supaya ketransfanan penyelenggaraan pemerintah desa. Sehingga tidak ada curiga dan saling mencurigai,

BPD itu salah satu lembaga pemerintah desa yang penampung aspirasi warga, sehingga dapat membantu untuk mengklarifikasi terkait apa yang warga tidak mengerti. Makanya saya berharap untuk petugas puskesos atau koordinator sosial desa atau kecamatan, apabila ada penambahan data atau pengurangan data program BPNT atau PKH kepada kesra supaya memberikan tembusan kepada BPD, sementara ini kesra tidak memberikan data itu.

Sementara itu Gandi TKSK Rancaekek mengatakan, masalah zonk dana BPNT karena dari kemensos lagi veri validata. “Mulai dilakukan veri validat dari bulan desember 2020 dan hari ini terakhir, sehingga para keluarga penerima manfaat harus melengkapi data diserahkan kepada puskesos, dan nanti disetorkan ke dinsos dan oleh dinsos ke kemensos.

Masalah KPM yang zonk bukan saja di Desa Haurpugur saja, tetapi disetiap desa di rancaekek banyak yang zonk hingga sekitar 2500 KPM, bahkan untuk di Desa Haurpugur saja ada 165 KPM yang kosong. Makanya dengan hasil veri validata nanti oleh kementerian sosial (kemensos) semoga yang kosong dapat kembali menerima, karena yang veri validasi data itu bukan Kepala Desa, BPD atau puskesos.

E.S (56) keluarga penerima manfaat (KPM) warga Kp. Bojonggempol Desa Haurpugur membenarkan, betul saya sejak enam bulan ke belakang tidak menerima bantuan program BPNT, bahkan sampai bulan ini januari 2021
saya tidak menerima bantuan itu, ga tau kenapa karena tidak ada kejelasan, Kata warga

Padahal kata warga, sebelumnya setiap bulan menerima bantuan tersebut, tapi saya sudah beberapa bulan setiap bulan tidak dapat bantuan itu, ga tau kenapa, ? Tanya E.S dengan rasa heran

Saya kata E.S, sudah mempertanyakan kepada pihak kesra desa, tetapi tidak ada hasilnya, sampai bulan kemarin juga dibulan januari tida ada atau zonk, sedangkan saya punya anak disabilitas usia 16 tahun. Keluhnya. (BR. 17)

Bagikan ini:

  • Klik untuk berbagi pada Twitter(Membuka di jendela yang baru)
  • Klik untuk berbagi di WhatsApp(Membuka di jendela yang baru)
  • Klik untuk membagikan di Facebook(Membuka di jendela yang baru)
Tags: Tidak Menerima BPNT
Bagikan162Tweet101KirimBagikan
IKLAN

RelatedBerita

Satgas Covid 19 Desa Indragiri Gelar Operasi Yustisi dan Bagikan Masker

Satgas Covid 19 Desa Indragiri Gelar Operasi Yustisi dan Bagikan Masker

Senin, 8 Maret, 2021
2.6k
Hujan Lebat Mengguyur Soreang, TPT Halaman Desa Sukajadi Ambruk, Ini Langkah yang Dilakukan Muspika

Hujan Lebat Mengguyur Soreang, TPT Halaman Desa Sukajadi Ambruk, Ini Langkah yang Dilakukan Muspika

Sabtu, 6 Maret, 2021
2.6k
Kasus Puluhan Guru Tidak Dibayar Honor Alasan Pandemi Covid-19

Kasus Puluhan Guru Tidak Dibayar Honor Alasan Pandemi Covid-19

Jumat, 5 Maret, 2021
3k
ASN Wilayah Kecamatan Rajapolah Divaksin Covid-19

ASN Wilayah Kecamatan Rajapolah Divaksin Covid-19

Jumat, 5 Maret, 2021
2.5k
Berita Selanjutnya
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Herman Muchtar

Imbas Pandemi, PHRI Sebut Ratusan Hotel di Jabar Bangkrut

Dadang M Naser

Luar Biasa, Setelah Lepas Jabatan Kang DN, Akan Dirikan Lembaga Sertifikasi Pendidikan Tingkatkan IPM

Discussion about this post

  • Menerka Pemenang Pilkada Kabupaten Bandung di MK

    Menerka Pemenang Pilkada Kabupaten Bandung di MK

    683 Dibagikan
    Bagikan 273 Tweet 171
  • Dipandang Ada Indikasi Pelanggaran Pemilu, Warga Kab. Bandung Laporkan Gubernur dan Wakil Gubernur Ke Bawaslu

    612 Dibagikan
    Bagikan 245 Tweet 153
  • Kuasa Hukum, Mengindikasikan Pemprov Tidak Netral, Gubernur dan Wagub Tahu Pilkada Kabupaten Bandung Berproses di MK

    577 Dibagikan
    Bagikan 231 Tweet 144
  • Pj. Sekda Mengaku Tidak Mengetahui Kegiatan Pembahasan Refocussing Dihadiri Tim Transisi Bupati Terpilih

    509 Dibagikan
    Bagikan 204 Tweet 127
  • Etiskah Paslon Bupati Menghadiri Pelantikan Pejabat Sekretaris Daerah?

    486 Dibagikan
    Bagikan 194 Tweet 122
BandungRaya

© 2020 bandungraya.net

Navigate Site

  • PEDOMAN PEMBERITAAN
  • REDAKSI

Follow Us

No Result
View All Result
  • HOME
  • SOSIAL
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • PERISTIWA
  • BIROKRASI
  • WARTA ISTANA
  • POLITIK
  • PARLEMEN
  • INDEX

© 2020 bandungraya.net

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Sign Up with Facebook
Sign Up with Google+
OR

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In