Site icon BandungRaya

Imbas OTT Oknum Disdik, Kang DS, Cenderung Merekomendasikan Korwil Pendidikan Dibubarkan

ecd74589 8376 4994 96c0 0a0e5130bb8e

Bandungraya.net – Soreang | Pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Jawa Barat terhadap oknum Disdik, disikapi langsung Bupati Bandung, Dadang Supriatna.

Dalam OTT yang menjadi, sejumlah oknum pejabat yang berdinas sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) diamankan Tim Saber Pungli.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengatakan, terkait hal ini, pihaknya sedang menunggu surat dari KASN mengenai Uji kompetensi (ujikom).
Karena Menteri Dalam Negeri kata Bupati, sudah mengijinkannya untuk merotasi Eselon II.

“Berdasar kepada surat Mendagri tersebut, tinggal ditindaklanjuti oleh KASN. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung merupakan salah satu dinas yang di-ujikom,” ungkap Bupati Bandung dalam keterangannya, di Baleendah, Kabupaten Bandung, Rabu 21 Juli 2021.

Kang DS sapaan akrabnya Dadang Supriatna menyebutkan, Eselon II berikut ke bawahnya, baik Sekdis, Kabid, dan sebagainya, yang akan dirotasi atau direstrukturisasi sebanyak 25 persen.

“Kami ingin percepatan pelayanan yang bersih dan sesuai dengan harapan orang tua tentunya untuk bisa mengembalikan marwah pendidikan kepada arah yang lebih baik,” harapnya.

“Saya akan mengkaji secara menyeluruh kaitannya dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung,” tambah Kang DS.

Kang DS menambahkan, apabila seandainya Korwil ternyata tidak ada konsideran dan payung hukumnya juga tidak ada dalam SOTK dan SOPnya, maka dirinya cenderung merekomendasikan Korwil dibubarkan.

Selanjutnya sambung Kang DS, kembali kepada SOP yang sebenarnya dimana ada Pengawas dan Penilik yang akan difungsikan secara optimal.

“Korwil dibentuk tidak ada biaya operasionalnya, sehingga saya sarankan untuk dibubarkan setelah evaluasi secara menyeluruh,” paparnya.

Lebih lanjut Kang DS mengatakan, dalam Perda tidak menyebutkan ada UPT. Akan tetapi ternyata kemudian ada Korwil yang diduga kebijakan dari Disdik yang berkaitan dengan operasional.

“Melihat hal tersebut, menurut kami lebih baik Korwil dibubarkan. Sebagai informasi, Korwil berlandaskan pada Perbup nomor 64 atau 65 Tahun 2019, oleh karena itu diperlukan evaluasi secara keseluruhan mengenai hal ini. Apabila tidak sesuai Perda, lebih baik Korwil dibubarkan saja,” pungkas Kang DS. (BR.01)

Exit mobile version