Kab. Bandung, (BR-NET).— Pemerintah Kabupaten Bandung menggelar konsolidasi daerah secara tatap muka dan virtual dalam rangka memperkuat dukungan terhadap dua program strategis nasional, yaitu Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Acara konsolidasi yang dilaksanakan di Gedung Budaya Kabupaten Bandung tersebut dihadiri langsung oleh forkopimda, unsur DPRD, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, kepala desa serta instansi vertikal lainnya, pada Selasa (5/8/2026)
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi, S,H. menegaskan pentingnya integritas dan kebermanfaatan nyata dalam pengelolaan Kopdes Merah Putih.
Ia menyatakan bahwa program MBG yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, harus didukung oleh ekosistem ekonomi desa yang kuat dan sehat melalui koperasi.
“Kopdes Merah Putih ini harus dikelola secara transparan, berintegritas, dan profesional agar bisa memberikan keuntungan yang nyata bagi warga desa. Kami di DPRD siap mengawal dan mendukung penguatan regulasi maupun anggaran yang diperlukan,” ujar Renie
Renie juga menambahkan pentingnya pembinaan berkelanjutan lintas sektor, agar koperasi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi betul-betul menjadi roda penggerak ekonomi warga desa.
Sementara itu, Bupati Bandung H. Dadang Supriatna menegaskan pentingnya sinergitas seluruh komponen masyarakat untuk menyukseskan program prioritas nasional.
Khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden RI. Program ini dinilai menjadi langkah nyata dalam upaya menekan angka stunting di wilayah Kabupaten Bandung.
“Saat ini, kita telah membentuk 35 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari jumlah itu, 22 unit telah aktif beroperasi dan 13 lainnya masih dalam tahap proses. Target kita adalah mencapai 361 unit SPPG yang berfungsi penuh untuk mendukung gizi anak-anak Indonesia,” tegas Bupati
Lebih jauh, Bupati juga menyoroti penguatan ekonomi masyarakat desa melalui pembentukan Desa/Kelurahan Merah Putih, sebagai upaya membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal.
“Kami mendorong kemitraan strategis antara pemerintah desa dengan pelaku usaha lokal agar perputaran ekonomi benar-benar terjadi dari dan untuk masyarakat desa,” tambahnya.
Tak hanya itu, Bupati juga menekankan pentingnya pendataan pasangan yang belum memiliki dokumen pernikahan resmi, dengan memperluas akses terhadap program Isbat Nikah.
Hal ini merupakan bagian dari pelayanan dasar dan upaya pemenuhan hak-hak sipil seluruh warga Kabupaten Bandung.
Dengan konsolidasi ini, Pemerintah Kabupaten Bandung berharap dapat mempercepat implementasi program-program nasional sekaligus menjawab kebutuhan riil masyarakat di tingkat akar rumput.
Acara konsolidasi ini diakhiri dengan penegasan komitmen bersama untuk mengakselerasi pembentukan dan penguatan Kopdes Merah Putih serta memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif dan berkelanjutan.
Sinergi antar pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat desa dinilai sebagai kunci keberhasilan dari kedua program strategis ini. (Hamdan)
Discussion about this post