PANGANDARAN, ( BR.NET).- Bangunan kios permanen milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang berada di kawasan Pantai Karapyak, Kecamatan Kalipucang, hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Deretan kios yang dibangun untuk menata kawasan wisata tersebut justru terlihat sepi dan minim aktivitas perdagangan.
Bangunan yang terdiri dari 12 unit kios itu tampak lengang. Sebagian besar pintu kios masih tertutup, sementara hanya beberapa pedagang yang memilih berjualan di lokasi tersebut. Kondisi ini kontras dengan aktivitas pedagang di area yang lebih dekat dengan bibir pantai.
Ketua Pedagang Pantai Karapyak, Yanto, menyebut minimnya minat pedagang disebabkan oleh posisi kios yang dinilai kurang strategis. Menurutnya, bangunan yang tidak menghadap langsung ke pantai membuat potensi penjualan menjadi rendah.
“Kalau bangunan ini posisinya menghadap ke Pantai otomatis yang jualan banyak yang laku. Kalau ini kan yang laku nya kios di ujung jalan dan di dekat Pantai saja,” ungkap Yanto.
Ia menjelaskan, meskipun kios tersebut sebelumnya telah dibagikan kepada para pedagang, sebagian besar memilih tidak menempatinya karena khawatir pendapatan tidak maksimal. Akibatnya, fasilitas yang dibangun dengan anggaran pemerintah itu belum memberikan dampak signifikan bagi peningkatan ekonomi pedagang.
Yanto menyayangkan kondisi tersebut dan mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi. Menurutnya, apabila bangunan kios tidak efektif untuk aktivitas perdagangan, sebaiknya dipikirkan alternatif pemanfaatan lain agar tidak terbengkalai, mengingat bangunan tersebut bersifat permanen.
Sementara itu, keberadaan kios permanen yang kurang diminati justru memicu munculnya kios dan lapak semi permanen di sepanjang kawasan wisata Pantai Karapyak. Kondisi tersebut dinilai mengganggu penataan dan estetika kawasan wisata yang dikenal dengan julukan Wisata Sejuta Karang.
Kepala Satpol PP Kabupaten Pangandaran, Bangi, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah bangunan kios baru di selatan jalan wisata serta puluhan lapak yang berdiri di lahan milik warga. Keberadaan lapak-lapak tersebut sempat menimbulkan polemik di kalangan pedagang.
“Ada beberapa bangunan kios baru dan puluhan lapak di lahan warga. Ini menimbulkan kecemburuan dan potensi konflik antar pedagang,” kata Bangi.
Pemerintah daerah diharapkan segera melakukan penataan dan evaluasi agar keberadaan fasilitas publik di kawasan Pantai Karapyak benar-benar memberi manfaat, baik bagi pedagang maupun pengembangan sektor pariwisata Pangandaran. **
