BANDUNG, 
| Delapan bulan tahun anggaran 2026 telah berjalan. Namun, realisasi APBD Kabupaten Bandung pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) masih jauh dari optimal. Berdasarkan data yang dihimpun redaksi sejumlah OPD baru merealisasikan belanja di kisaran 20 hingga 40 persen.
Kondisi ini patut menjadi alarm evaluasi. Sebab APBD bukan sekadar angka dalam dokumen pemerintah, melainkan uang publik yang seharusnya dikonversikan menjadi pembangunan, pelayanan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
Salah satu sorotan berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR). Dari anggaran belanja sekitar Rp514,96 miliar, realisasi baru mencapai sekitar Rp164,17 miliar atau 31,88 persen.
Angka tersebut patut dipertanyakan karena sektor pekerjaan umum merupakan salah satu urat nadi pembangunan daerah. Masyarakat membutuhkan jalan yang baik, drainase yang berfungsi, serta infrastruktur publik yang memadai. Pemerintah perlu menjelaskan apakah rendahnya realisasi disebabkan pengadaan, perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, administrasi, atau persoalan koordinasi.
Sorotan berikutnya mengarah kepada Dinas Pendidikan dari anggaran belanja sekitar Rp2,359 triliun, realisasinya baru sekitar Rp1,082 triliun atau 45,88 persen. Besarnya anggaran semestinya berjalan seiring dengan capaian program dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Hal serupa terjadi di Dinas Kesehatan. Dengan anggaran belanja sekitar Rp724,97 miliar, realisasinya baru sekitar Rp305,03 miliar atau 42,08 persen. Sementara target pendapatan sekitar Rp559,77 miliar, baru terealisasi sekitar Rp64,99 miliar atau 11,61 persen.
Data mencolok juga terlihat pada Dinas Perhubungan. Dari target pendapatan sekitar Rp60,79 miliar, realisasinya baru sekitar Rp846,92 juta atau 1,39 persen. Sementara belanja sebesar Rp93,12 miliar baru terealisasi sekitar Rp38,58 miliar atau 41,44 persen.
Kesenjangan tersebut membutuhkan penjelasan terbuka. Mengapa target pendapatan ditetapkan begitu tinggi sementara realisasinya masih sangat rendah? Pemerintah daerah perlu membeberkan sumber target, hambatan pencapaian, serta strategi mengejarnya.
