Kejanggalan lain juga muncul dari penyertaan modal tahun sebelumnya. Meski tercatat sebesar Rp40 juta pada Tahun Anggaran 2024, Fatah menyebutkan hanya Rp20 juta, itu juga berdasarkan laporan dari pengurus lama. Karena dirinya baru dibentuk bulan Juni 2024. Dan Ia mengaku baru mulai mengelola keuangan BUMDes pada tahun 2025.
Sorotan pun mengarah pada peran Kepala Desa Lamajang, yang disebut dalam proses rekomendasi pengadaan. Dalam struktur pemerintahan desa, kepala desa memiliki tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran, termasuk memastikan setiap program berjalan transparan dan akuntabel.
Publik kini menunggu penjelasan terbuka baik dari Pengurus BUMDes maupun Kepala Desa Lamanang. Selain itu masyarakat Desa Lamajang, menuntut agar para Penegak Hukum segera turun tangan untuk mengungkap kasus yang terjadi di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, hingga tidak terjadi indikasi kerugian keuangan negara.***
