Pangalengan, 
| Rapat koordinasi pelaksanaan Bhakti Karya TNI di Desa Persiapan Mekarwangi, hasil pemekaran dari Desa Lamajang, Sabtu (25/4/2026), tidak hanya menjadi forum teknis pembangunan, tetapi juga ruang evaluasi serius atas partisipasi masyarakat dalam membangun desa baru.
Kegiatan yang dihadiri Ketua BPD Lamajang, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta tokoh masyarakat penggagas Mekarwangi ini menyoroti satu hal krusial. Rendahnya keterlibatan sebagian unsur kewilayahan, khususnya Ketua RW, dalam agenda strategis desa.
Penjabat (Pj) Kepala Desa Persiapan Mekarwangi, Dadang Kurniawan, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya. Namun lebih dari itu, ia menekankan bahwa kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi bersama, bukan sekadar disesalkan.
“Ini bukan hanya soal hadir atau tidak hadir dalam rapat. Ini tentang sejauh mana kita memiliki rasa tanggung jawab terhadap masa depan desa yang sedang kita bangun bersama. TMMD ini adalah momentum untuk menguji kepedulian kita,” tegasnya.
Dadang mengingatkan bahwa desa persiapan bukan sekadar status administratif, tetapi sebuah proses panjang yang membutuhkan kesadaran kolektif. Ia mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 175 yang menegaskan bahwa untuk menjadi desa definitif, diperlukan kesiapan tata kelola wilayah, konektivitas antarwilayah, serta dukungan nyata dari masyarakat.
Dalam forum tersebut juga dipaparkan delapan rencana kerja strategis, mulai dari pemenuhan administrasi, penegasan batas wilayah melalui pematokan dan pembangunan pilar desa, pembentukan struktur organisasi pemerintahan, hingga penetapan aset desa melalui musyawarah desa yang sah dan transparan.
Namun, Dadang menegaskan bahwa semua rencana itu tidak akan berjalan maksimal tanpa keterlibatan aktif masyarakat di tingkat akar rumput.
“Pembangunan desa tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah desa atau segelintir tokoh. Ketua RW adalah ujung tombak yang langsung bersentuhan dengan warga. Jika peran ini tidak berjalan, maka yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri,” ujarnya.
