Berdasarkan data yang dihimpun, SMPN 1 Rancabali pada tahun anggaran 2025 menerima dana BOS sebesar Rp 599.040.000,-. Dari jumlah tersebut dialokasikan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp 219.295.760,- per tahun yang dibagi dalam dua tahap.
Sementara itu, SMPN 2 Pasirjambu pada tahun 2025 menerima dana BOS sebesar Rp 235.170.000,- dengan alokasi untuk pemeliharaan Sapras sekolah sebesar Rp 82.097.670,-.
Jika dipersentasekan, alokasi pemeliharaan sarana dan prasarana di kedua sekolah tersebut mendekati angka 40 persen dari total dana BOS.
Padahal dalam Juknis BOSP 2025 yang diatur melalui Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, penggunaan dana BOS untuk pemeliharaan sarana prasarana dianjurkan tidak melebihi 20 persen dari total anggaran.
Ketidakhadiran kepala sekolah saat jam dinas juga memunculkan pertanyaan terkait kedisiplinan dan tanggung jawab jabatan.
Apabila ketidakhadiran tersebut terjadi tanpa alasan kedinasan yang jelas, hal tersebut dapat mengarah pada dugaan pelanggaran administratif hingga praktik yang sering disebut sebagai “korupsi waktu”, yakni penggunaan waktu kerja yang tidak semestinya namun tetap menerima hak dan tunjangan profesi ( Sertifikaksi).
“Jika seorang kepala sekolah yang juga penerima tunjangan profesi tidak menjalankan kewajiban kedinasan sebagaimana mestinya, tentu hal tersebut perlu menjadi perhatian dan evaluasi,” tegas salah seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.
Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan kepala sekolah yang bersangkutan belum dapat ditemui untuk memberikan klarifikasi terkait pengelolaan dana BOS maupun alasan ketidakhadiran saat jam kerja. (Heri/Hamdan)
