INDRAMAYU, 
| PT Bumi Wiralodra Indramayu (BWI) membeberkan perkembangan kinerja perusahaan sekaligus meminta kejelasan status sejumlah aset dalam audiensi bersama DPRD Kabupaten Indramayu.
Dalam audiensi tersebut, terdapat dua persoalan aset yang menjadi perhatian, salah satunya tanah milik BWI di Kecamatan Losarang yang saat ini digunakan sebagai Kantor Kecamatan Losarang.
Direktur Utama PT BWI, Robani Hendra Permana, mengatakan status penggunaan tanah tersebut hingga kini masih perlu diperjelas. Persoalan lainnya berkaitan dengan Rice Milling Unit (RMU) milik Dinas Ketahanan Pangan yang berdiri di atas tanah milik BWI di Losarang.
Menurut Robani, mekanisme pengelolaan aset tersebut perlu mendapat kepastian. Pasalnya, kondisi RMU disebut mengalami kerusakan, sementara BWI tidak dapat melakukan perbaikan karena bangunan dan peralatan tersebut bukan merupakan aset perusahaan.
Persoalan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Indramayu. Sejumlah opsi, termasuk mekanisme pengelolaan dan kemungkinan penyertaan aset, masih akan dibahas lebih lanjut.
Di sisi lain, BWI mengklaim kinerja perusahaan mulai menunjukkan perkembangan positif. Setelah jajaran direksi baru mulai bekerja pada awal Juni, perusahaan menyebut mampu mencatatkan laba sekitar Rp650 juta hingga akhir tahun.
Dari angka tersebut, sekitar Rp620 juta disebut telah disetorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indramayu.
Robani mengatakan perusahaan juga mulai melakukan ekspansi usaha. Jika sebelumnya BWI lebih banyak bergerak dalam distribusi pupuk subsidi, kini perusahaan mengembangkan enam unit usaha.
Keenamnya meliputi distribusi pupuk subsidi dan nonsubsidi, Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), rental alat berat, produksi pelet sekam, batching plant, serta distribusi LPG nonsubsidi ukuran 12 kilogram dan 50 kilogram.
Khusus SPBE, Robani menyebut unit usaha tersebut sebelumnya hampir dua tahun tidak beroperasi. Kini operasional kembali berjalan dengan penyaluran atau delivery order (DO) yang disebut cukup besar.
BWI juga mengembangkan produksi pelet berbahan sekam yang digunakan sebagai bahan bakar eco-firing. Produk tersebut diklaim telah disuplai kepada sejumlah perusahaan, termasuk PLTU dan perusahaan lainnya.
Sementara itu, bisnis batching plant diproyeksikan mendukung kebutuhan pembangunan di Kabupaten Indramayu, baik proyek yang bersumber dari APBD maupun pembangunan di kawasan industri.
Robani mengaku telah membicarakan persoalan tersebut dengan Pertamina Patra Niaga. Menurutnya, kebutuhan LPG 3 kilogram di Indramayu tidak hanya berasal dari sektor rumah tangga, tetapi juga digunakan untuk mendukung aktivitas pertanian.
“Di Indramayu ini, gas itu tidak hanya untuk rumah tangga. Ternyata juga untuk pertanian,” ujar Robani.
Kebutuhan tersebut, lanjutnya, cukup terasa di wilayah Indramayu Barat. LPG 3 kilogram disebut digunakan masyarakat untuk mendukung aktivitas pertanian, termasuk pengoperasian pompa air.
Selain sektor pertanian, kebutuhan LPG untuk aktivitas nelayan dan kapal juga dinilai perlu menjadi perhatian dalam menghitung kebutuhan LPG daerah.
BWI berharap kebutuhan riil masyarakat di lapangan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan alokasi LPG 3 kilogram pada tahun-tahun mendatang.
“Harapannya di tahun-tahun berikutnya akan dihitung sehingga akan ada penambahan alokasi,” katanya.
BWI menegaskan pengembangan berbagai unit usaha tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat kondisi perusahaan, tetapi juga meningkatkan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Indramayu.
Namun, penyelesaian status aset, kejelasan mekanisme pengelolaan, serta evaluasi terhadap efektivitas masing-masing unit usaha tetap menjadi pekerjaan yang perlu dikawal agar ekspansi bisnis BWI benar-benar memberikan manfaat bagi daerah. ***
