INDRAMAYU. 
| Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Indramayu kembali menjadi sorotan. Ketua Ormas Manggala Kabupaten Indramayu, Syaiful Anwar, menyoroti potensi tumpang tindih pembiayaan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Syaiful mengingatkan, dugaan potensi double budget atau pembiayaan ganda harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, setiap program yang menggunakan uang publik maupun dana CSR harus memiliki sumber pembiayaan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sorotan Syaiful juga diarahkan kepada DPRD Kabupaten Indramayu sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Menurutnya, pengawasan terhadap APBD maupun belanja daerah harus dilakukan secara serius dan tidak berhenti pada pembahasan administratif.
“Pengawasan DPRD harus benar-benar untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai fungsi pengawasan justru menjadi bargaining politik untuk meningkatkan nilai tawar kelompok tertentu,” ujarnya. Senin, (24/08).
Syaiful menilai, setiap rupiah APBD semestinya tidak hanya habis untuk belanja rutin, tetapi diarahkan pada program yang memiliki nilai investasi dan memberikan efek berantai bagi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan dengan menggunakan anggaran daerah harus dirancang agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang dan tidak berhenti setelah proyek selesai.
“Kenapa harus berorientasi pada investasi? Salah satunya agar anggaran tidak habis begitu saja, tetapi memberikan efek berantai dan bisa menjaga kepentingan generasi ke depan,” kata Syaiful.
Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur yang memiliki usia manfaat panjang. Menurutnya, ketika pemerintah membangun sebuah aset, manfaatnya harus dapat dirasakan masyarakat selama bertahun-tahun.
“Kalau bentuknya pembangunan, minimal aset itu bisa digunakan 20 sampai 30 tahun. Begitu juga dengan pembangunan sektor pariwisata yang mampu membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Selain infrastruktur dan pariwisata, Syaiful menyebut investasi pemerintah juga dapat diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan industri produktif, serta pemanfaatan teknologi.
“Anggaran pemerintah yang bernilai investasi itu bisa berupa investasi sumber daya manusia, infrastruktur produktif, industri, teknologi, dan sektor lain yang mampu menciptakan efek ekonomi jangka panjang,” ujarnya.
Syaiful berharap pengelolaan APBD maupun dana CSR di Kabupaten Indramayu dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat diketahui publik.
“Jangan sampai ada anggaran yang tidak jelas sumber maupun pertanggungjawabannya". Pungkasnya. **(Az).
