Sebagai pemerhati kebijakan publik, saya mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, dalam menghadirkan program Kartu Guru Sejahtera (KGS).
Program ini merupakan bentuk nyata penghargaan terhadap para pendidik dengan menyasar 17.372 guru non-aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai lembaga pendidikan. Para penerima manfaat mencakup guru di sekolah negeri dan swasta, termasuk guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), madrasah diniyah, pondok pesantren, hingga instruktur lembaga kursus di Kabupaten Jepara.
Sebagaimana disampaikan Bupati Jepara, Witiarso Utomo, program ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan guru sebagai garda terdepan pembangunan sumber daya manusia.
Untuk itu, saya mendorong Bupati dan DPRD Kabupaten Garut agar lebih serius dan konsisten dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan para guru, khususnya mereka yang belum masuk kategori ASN, PPPK, maupun tenaga paruh waktu.
Guru adalah kunci utama dalam mencetak generasi unggul dan berdaya saing. Oleh karena itu, jika ingin mewujudkan visi “Garut Hebat”, maka langkah paling fundamental adalah memastikan kesejahteraan para guru—baik di sekolah formal, pesantren, madrasah, majelis taklim, hingga guru ngaji di pelosok kampung.
Rahayu,
Kang Oos Supyadin, SE., MM
Pemerhati Kebijakan Publik
