Sumedang, 
| Penurunan perolehan kursi partai Demokrat di DPRD bukanlah krisis sistemik di seluruh Indonesia, melainkan fluktuasi politik lokal di daerah tertentu. Secara nasional, perolehan kursi di DPR RI memang sempat mengalami tren penurunan. Meski demikian, di banyak wilayah seperti Jawa Barat, perolehan kursi DPRD justru solid.
Seperti halnya, dinamika politik dan kritik membangun terus bergejolak dari kader militan atas penurunan perolehan kursi DPRD DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumedang. Hal ini memicu langkah evaluasi dan konsolidasi internal, yang tentunya sesuai petunjuk dan arahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.
"Evaluasi menyeluruh, ganti Ketua DPC Demokrat Sumedang yang dinilai gagal dan tidak mampu mencapai perolehan kursi. Segera tunjuk Plt untuk merestrukturisasi kepengurusan agar regenerasi berjalan dengan baik," ujar salah seorang pemerhati Demokrat, Dadang Apendi, kepada BR/dikte.id, Sabtu 27 Juni 2026.
Menurutnya, masa keemasan partai Demokrat di Kabupaten Sumedang tercatat pada era Pemilu 2009 yang berhasil meraih 6 kursi dan 4 kursi pada pemilu 2014. Setelah itu, mengalami penurunan drastis dari 2 kursi (legislatif 2019) dan menjadi 1 kursi untuk masa jabatan periode 2024-2029.
"Audit internal, lakukan kajian mengenai akar masalah penurunan, baik dari strategi pemenangan, konsolidasi maupun elektabilitas," paparnya, membawahi aspirasi kader dan pengurus baik Ranting, PAC hingga DPC Demokrat Kabupaten Sumedang.
Sisi lain, sebutnya, perlu adanya penyegaran struktural, melalui Musyawarah Cabang (Muscab) ataupun Musyawarah Daerah (Musda) guna memilih figur baru yang dianggap lebih mampu mendongkrak perolehan suara partai.
"Cegah penurunan kursi dengan nembuka ruang inklusif selebar-lebarnya bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga kaum muda untuk bergabung dan maju sebagai perwakilan partai, serta memberikan karpet biru bagi kader potensial," imbuhnya.
Krisis kepercayaan terhadap kinerja Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumedang, diungkapkan juga oleh Moch. Rukhyat, didampingi Abah Komarudin yang sehari-hari mengurus kantor Sekretariat DPC Demokrat Kabupaten Sumedang.
Ia menyaksikan gejolak, curhatan kritis dari rekan-rekan seperjuangannya di partai Demokrat, yang merupakan alarm peringatan bahwa kader potensial sebenarnya menginginkan politik yang lebih bersih, lebih jujur, lebih adil, dan terbuka secara menyeluruh.
"Jika pemimpin partai mampu merespon dengan memberikan perubahan yang nyata, maka kemajuan partai akan menjadi lebih cerah dan kuat di masa depan," kata Oche yang juga menjabat sebagai Dewan Kehormatan (Wanhor) DPC Demokrat Kabupaten Sumedang.
Namun jika krisis ini terus dibiarkan, menurut pengamatan politik Oche Sanchakie (sapaan akrabnya) maka akan membuat masyarakat semakin menjauh dan menjadi ancaman bagi masa depan partai Demokrat itu sendiri.
"Ketidakmampuan DPC Demokrat Sumedang untuk menyewa gedung kantor sekretariat, nampak pada setiap habis masa kontrakan kantor selalu saling tuduh dan meminta kelonggaran waktu. Bahkan belum lama ini, memindahkan barang dan di suruh kosongkan gedung karena tidak mampu membayar perpanjangan sewa," terang dia.
Ia pun berharap, ada transparansi tata kelola yang baik (Good Governance), seperti misalnya iuran wajib anggota dewan, dana aspirasi dan lainnya. Hal ini guna menjamin penyampaian informasi yang relevan secara akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh publik atau pemangku kepentingan, yang pada akhirnya akan membangun kepercayaan.
"Kami sangat prihatin atas kondisi Demokrat saat ini. Kantor DPC selalu berpindah-pindah. Pernah tercatat berlokasi kurang strategis, berada di dalam gang sempit hanya bisa diakses menggunakan motor. Sekarang sudah pindah, tapi masih bingung takut diusir lagi karena belum mampu bayar sewa," pungkasnya.
Ketika dikonfirmasi BR/Dikte.id, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Sumedang, Willy Jordan Sumardi, memilih untuk tidak memberikan tanggapan dan klarifikasi lanjutan terkait perihal tersebut. ***
