PANGANDARAN,
– Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APDESI Merah Putih Kabupaten Bandung periode 2026-2031 resmi dilantik di Pantai Indah Resort & Hotel, Pangandaran, Jawa Barat, Jumat13 November 2026). H. Galih Hendrawan dipercaya memimpin organisasi tersebut untuk lima tahun ke depan.
Kegiatan pelantikan tersebut dihadiri Bupati Bandung Dr. H. M. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si., yang akrab disapa Kang DS, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana, Bunda Bedas Hj. Emma Dety Permanawati, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), pengurus APDESI Jawa Barat, para camat, kepala desa se-Kabupaten Bandung, serta tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kang DS menyampaikan sejumlah pesan kepada jajaran pengurus yang baru dilantik.
Dia berharap APDESI Merah Putih dapat menjadi wadah penampung dan penyalur aspirasi kepala desa sekaligus mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan Kabupaten Bandung.
Kang DS menegaskan, APDESI Merah Putih tidak boleh hanya menjadi organisasi formalitas atau sekadar tempat berkumpul para kepala desa.
Organisasi tersebut harus mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah.
Menurutnya, tidak semua kepala desa memiliki keberanian untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan, kebutuhan, maupun aspirasi kepada bupati dan jajaran pemerintah daerah.
Karena itu, keberadaan APDESI Merah Putih diharapkan dapat menjadi tempat menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah desa untuk selanjutnya dikoordinasikan dan diperjuangkan bersama.
"Saya ingin APDESI ini betul-betul menjadi organisasi dan wadah yang bisa menampung aspirasi para kepala desa. Karena tidak semua kepala desa berani menyampaikan pendapat langsung kepada saya maupun kepada pemerintah daerah. Maka, melalui wadah organisasi ini, aspirasi tersebut bisa disampaikan," ujar Kang DS.
Dia juga mengapresiasi kontribusi seluruh kepala desa dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bandung. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah bukan hanya hasil kerja seorang bupati, melainkan merupakan hasil kolaborasi seluruh unsur pemerintahan, termasuk pemerintah desa.
"Keberhasilan Kabupaten Bandung bukan keberhasilan saya sendiri. Di dalamnya ada peran dan kontribusi para kepala desa di Kabupaten Bandung," katanya.
Perencanaan Pembangunan Harus Dimulai dari RT dan RW
Dalam sambutannya, Kang DS juga meminta pengurus APDESI Merah Putih mengawal perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat paling bawah, yakni RT, RW, dusun, desa, kecamatan hingga kabupaten.
Dia menekankan agar setiap kebutuhan masyarakat di desa didata dan dimasukkan dalam perencanaan pembangunan.
Dengan begitu, kebutuhan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan program dan alokasi anggaran.
"Silakan masukkan perencanaan mulai dari tingkat RT, RW, dusun, desa, kecamatan sampai kabupaten. Persoalan nanti anggarannya belum mencukupi, yang penting sudah terprogramkan terlebih dahulu," tuturnya.
Kang DS menjelaskan, pola pembangunan ke depan diharapkan lebih mengedepankan kebutuhan riil masing-masing wilayah.
Artinya, program dan anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, bukan hanya menggunakan pola pembagian yang sama untuk setiap kecamatan.
Dia juga meminta APDESI Merah Putih ikut mengawal proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara berjenjang.
Selain mengawal aspirasi masyarakat, Kang DS meminta kepengurusan DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Bandung periode 2026-2031 segera menyusun program kerja setelah pelantikan.
Program tersebut diharapkan disinergikan dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) serta selaras dengan arah kebijakan Presiden, Gubernur Jawa Barat, dan Bupati Bandung.
Dia mengingatkan bahwa setiap program pembangunan daerah harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Program kerja harus selaras dengan visi Presiden, Gubernur, dan Bupati Bandung. Kemudian dikolaborasikan dengan RPJMD. Karena RPJMD menjadi acuan.
Kalau perencanaan tidak sesuai dan bertolak belakang dengan RPJMD, itu bisa menjadi temuan yang harus disikapi," tegasnya.
Kang DS juga mendorong agar setelah pelantikan, pengurus segera menggelar rapat kerja untuk membahas program prioritas organisasi dan membangun sinergi dengan jajaran pemerintah daerah.
Dia berharap APDESI Merah Putih tidak hanya menjadi organisasi yang aktif dalam kegiatan seremonial, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan pemerintahan dan pembangunan desa.
Kepala Desa Tetap Harus Prioritaskan Pelayanan Masyarakat
Di bagian akhir sambutannya, Kang DS mengingatkan bahwa meskipun APDESI Merah Putih menjadi wadah perjuangan dan penyalur aspirasi, setiap kepala desa tetap harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat.
Kepala desa diminta terus turun langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi warganya, termasuk masyarakat yang membutuhkan bantuan ekonomi, pelayanan kesehatan, maupun kebutuhan dasar lainnya.
Menurutnya, kepala desa merupakan salah satu tumpuan masyarakat dalam menyampaikan berbagai persoalan. Karena itu, pelayanan kepada warga harus tetap menjadi prioritas.
Dia berharap kepengurusan DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Bandung periode 2026-2031 di bawah kepemimpinan H. Galih Hendrawan dapat menjaga kekompakan, memperkuat koordinasi, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah.
Melalui kepengurusan baru tersebut, Kang DS berharap APDESI Merah Putih mampu menjalankan amanah organisasi dengan baik, memperjuangkan aspirasi pemerintahan desa, serta ikut mendorong pembangunan Kabupaten Bandung yang lebih merata dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. ***



