PANGANDARAN,
– Bupati Bandung Dadang Supriatna, yang akrab disapa Kang DS, menilai penerapan sistem digital dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) menjadi terobosan positif untuk mewujudkan demokrasi desa yang lebih modern, efektif, dan transparan. Selain mempercepat proses pemungutan serta penghitungan suara, sistem tersebut juga dirancang untuk menjaga kerahasiaan pilihan pemilih dan meminimalkan potensi kecurangan.
Hal tersebut disampaikan Kang DS saat menghadiri kegiatan di Pangandaran, Jumat (13/11/2026). Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan Pilkades merupakan langkah maju dalam meningkatkan kualitas demokrasi sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih akuntabel.
Ia menjelaskan, salah satu aspek terpenting dalam penerapan sistem pemilihan digital adalah jaminan kerahasiaan suara. Setiap masyarakat harus memiliki kebebasan menentukan pilihan tanpa khawatir diketahui atau dipengaruhi pihak lain. Mekanisme sistem dirancang agar pilihan pemilih tidak dapat langsung diketahui setelah proses pemberian suara dilakukan.
"Jadi, kerahasiaan setiap pemilih sangat dijaga. Tidak serta-merta ketika seseorang memilih calon A, kemudian pilihannya langsung terlihat. Tidak seperti itu," ujar Kang DS.
Dari sisi efektivitas waktu, Kang DS memperkirakan proses pemungutan hingga penghitungan suara melalui sistem digital dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua hingga tiga jam. Namun, durasi tersebut bergantung pada jumlah pemilih, kesiapan perangkat, serta kelancaran sistem yang digunakan selama proses pemilihan berlangsung.
Untuk mendukung pelaksanaannya, diperlukan sejumlah sarana teknologi, di antaranya perangkat tablet, bilik suara, alat pemindai (scanner), dan printer. Menurutnya, ketersediaan perangkat dalam jumlah yang memadai menjadi faktor penting agar proses pemilihan berjalan tertib, cepat, dan tidak menimbulkan antrean panjang.
Meski menawarkan sejumlah keunggulan, Kang DS mengakui bahwa penerapan Pilkades digital masih membutuhkan sosialisasi secara menyeluruh. Hal ini karena belum seluruh pemerintah desa memahami secara detail mekanisme, tahapan, serta tata cara pelaksanaan pemilihan berbasis teknologi tersebut.
"Setelah saya berdiskusi dan melihat langsung, sistem ini cukup menjanjikan. Pelaksanaannya bisa lebih cepat, efektif, efisien, dan kerahasiaan suara juga terjaga. Namun, tentu perlu sosialisasi agar pemerintah desa memahami seluruh mekanismenya," tuturnya.
Lebih jauh, Kang DS menilai digitalisasi Pilkades tidak semata-mata berkaitan dengan penggunaan teknologi untuk mempercepat proses pemilihan. Lebih dari itu, sistem tersebut diharapkan mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan demokrasi, sekaligus memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran dalam menentukan pemimpin di tingkat desa.
Menurutnya, penggunaan sistem digital juga dapat menjadi salah satu instrumen untuk meminimalkan potensi kecurangan. Kendati demikian, keberhasilan penerapannya tetap harus ditopang oleh sistem yang andal, mekanisme pengawasan yang jelas, serta kesiapan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkades.
Kabupaten Bandung sendiri memiliki 159 desa yang menjadi perhatian dalam persiapan pelaksanaan Pilkades. Dengan cakupan tersebut, pemerintah daerah perlu memastikan seluruh aspek pendukung telah dipersiapkan secara matang, mulai dari regulasi, infrastruktur teknologi, ketersediaan perangkat, hingga kesiapan sumber daya manusia di tingkat desa.
Karena itu, sosialisasi dan pematangan teknis menjadi tahapan penting sebelum sistem tersebut diterapkan. Pemerintah desa dan masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang utuh agar tidak terjadi kendala dalam pelaksanaan. Persiapan yang baik juga diperlukan untuk memastikan setiap warga memperoleh kesempatan yang sama dalam menggunakan hak pilihnya.
Kang DS berharap, penerapan Pilkades digital di Kabupaten Bandung nantinya tidak hanya menghadirkan proses pemilihan yang lebih cepat dan praktis, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas demokrasi desa. Baginya, kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak politik masyarakat serta prinsip pemilihan yang jujur, adil, dan dapat dipercaya.
"Harapan kita, melalui sistem digital ini pelaksanaan Pilkades bisa lebih cepat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Yang paling penting, kerahasiaan suara masyarakat tetap terjaga dan potensi kecurangan dapat diminimalkan. Namun, semuanya harus dipersiapkan dengan baik melalui sosialisasi dan kesiapan perangkat di setiap desa," pungkas Kang DS.



