Garut, (BR.NET).- Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menginstruksikan seluruh bupati/wali kota se-Jawa Barat untuk memangkas anggaran sebesar 7,5% dari APBD guna dialokasikan ke sektor infrastruktur, mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.
Salah satunya datang dari Kang Oos Supyadin, SE., MM., seorang pengamat kebijakan pemerintah sekaligus budayawan asal Garut. Dalam perbincangan melalui sambungan telepon pada Sabtu (18/04/2026), Kang Oos menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan tersebut.
Ia menilai langkah yang diambil Gubernur—yang akrab disapa “Bapak Aing”—merupakan upaya strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya jalan di wilayah pedesaan, di tengah berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat. Bahkan, menurutnya, ketegasan gubernur yang tidak akan menandatangani usulan APBD 2027 bagi daerah yang tidak mematuhi kebijakan ini menunjukkan keseriusan dalam mendorong pemerataan pembangunan.
Namun demikian, Kang Oos juga menyoroti beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan di tengah masyarakat, di antaranya:
- Berapa nominal 7,5% dari total APBD Kabupaten Garut?
- Jalan desa mana saja yang menjadi prioritas pembangunan?
- Kapan realisasi program tersebut akan dilaksanakan?
Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini masyarakat belum mendapatkan informasi yang jelas terkait besaran APBD Kabupaten Garut maupun rincian implementasi kebijakan tersebut.
Oleh karena itu, Kang Oos mengajak seluruh masyarakat Garut untuk bersikap proaktif dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, partisipasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan visi “Garut Hebat”.
“Pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan agar kebijakan ini benar-benar berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata,” pungkasnya. ***
