Garut (
).– Dua bulan lalu, melalui Komisi A (Fatwa), Musyawarah Nasional (Munas) XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan lima fatwa. Salah satunya adalah Fatwa tentang Pajak Berkeadilan. Fatwa ini menegaskan bahwa bumi dan bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal (kebutuhan primer) tidak layak dikenakan pajak secara berulang.
Ketua Komisi Fatwa SC Munas XI MUI, Prof. KH. Asrorun Ni’am Sholeh, menjelaskan bahwa Fatwa Pajak Berkeadilan merupakan respons hukum Islam terhadap persoalan sosial yang muncul akibat kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai tidak adil dan meresahkan masyarakat.
“Fatwa ini diharapkan menjadi solusi dan dasar perbaikan regulasi agar lebih berkeadilan,” ujar ulama yang akrab disapa Prof. Ni’am tersebut di sela-sela Munas XI MUI di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Ahad (23/11/2025) malam.
Fatwa MUI tentang Pajak Berkeadilan menegaskan beberapa prinsip utama, di antaranya bahwa bumi dan bangunan yang dihuni sebagai kebutuhan primer seharusnya tidak dikenakan pajak berulang. Objek pajak idealnya adalah harta yang bersifat produktif atau kebutuhan sekunder. Selain itu, pembebanan pajak harus disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak, setara dengan nishab zakat, serta pengelolaan pajak harus dilakukan secara amanah dan transparan untuk kemaslahatan umum.
Fatwa ini lahir sebagai respons atas kegelisahan publik terhadap kenaikan PBB dan sebagai kritik terhadap kebijakan fiskal yang dinilai belum mencerminkan keadilan sosial. MUI mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi regulasi perpajakan agar tidak semakin membebani masyarakat kecil.
Adapun esensi Fatwa Pajak Berkeadilan tersebut meliputi:
-
Objek Pajak: Tidak boleh memajaki secara berulang (pajak berganda) kebutuhan pokok seperti rumah tinggal dan sembilan bahan pokok (sembako).
-
Prinsip Kemampuan Membayar (Ability to Pay): Beban pajak harus proporsional sesuai kemampuan, setara dengan ambang batas nishab zakat mal (85 gram emas).
-
Pengelolaan Pajak: Pemerintah wajib mengelola pajak secara amanah, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.
-
Kritik Konstruktif: Fatwa ini mendorong pergeseran paradigma dari sekadar legalitas pajak menuju moralitas pajak, agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat.
-
Rekomendasi Kebijakan: Pemerintah diminta mengevaluasi PBB, PPN, PPh, PKB, dan pajak waris, serta menindak tegas praktik mafia pajak demi terwujudnya keadilan fiskal.
Dikeluarkannya Fatwa Pajak Berkeadilan ini mendapat beragam tanggapan, salah satunya dari Kang Oos Supyadin, SE., MM, pemerhati kebijakan publik Kabupaten Garut. Menurutnya, fatwa tersebut memiliki beberapa implikasi penting, antara lain:
-
Menjadi jawaban atas kegelisahan publik terhadap sistem perpajakan yang dianggap tidak adil.
-
Menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera melakukan reformasi fiskal menuju sistem pajak yang lebih berkeadilan.
-
Mendorong dialog antara pemerintah dan MUI, sebagaimana pernyataan Dirjen Pajak yang menyebutkan bahwa sistem perpajakan nasional telah mengedepankan prinsip keadilan, namun tetap membuka ruang klarifikasi (tabayun) untuk menyamakan persepsi.
Sebagai kesimpulan, sikap umat Islam terhadap Fatwa MUI tentang Pajak Berkeadilan adalah mengawal implementasinya agar sistem perpajakan di Indonesia benar-benar adil, transparan, dan bermanfaat bagi rakyat. Prinsip-prinsip syariah seperti pemajakan hanya pada harta produktif atau sekunder, penyesuaian beban pajak dengan kemampuan (setara nishab zakat), zakat sebagai pengurang pajak, serta pengelolaan dana pajak yang amanah demi kemaslahatan umum harus menjadi perhatian utama.
Fatwa ini merupakan panggilan moral bagi pemerintah Indonesia, yang berlandaskan Pancasila, untuk mereformasi kebijakan fiskal agar adil secara substantif, bukan sekadar sah secara legal formal. ***
