| Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), akhirnya turun tangan meredam isu miring yang menyeret Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila, dan sekretaris pribadinya, RY. Polemik yang sempat memicu spekulasi publik terkait dugaan penganiayaan hingga pelecehan seksual tersebut diklaim telah rampung secara kekeluargaan pascapertemuan tertutup pada Senin (14/9/2026).
Pertemuan dari hati ke hati tersebut menghadirkan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Wabup M. Fajar Aldila beserta istri, Astria Dita Oktavia, serta RY. Melalui video yang diunggah di media sosialnya, KDM mengonfirmasi adanya dinamika perselisihan hingga munculnya laporan polisi ke Polda Jawa Barat. Namun, ia secara tegas membantah tuduhan pelecehan seksual dan menyoroti akar pemicu konflik tersebut.
"Memang perselisihan ada, konflik ada, hingga RY pun sempat melapor ke Polda. Namun semuanya sudah clear dan diselesaikan secara kekeluargaan," ujar KDM.
Menurut KDM, peristiwa tersebut murni dipicu kecemburuan sang istri yang tengah mengandung. Ia menilai Wabup bersalah karena dinilai alpha dalam menjaga perasaan istrinya. "Hukuman nanti tentu akan diberikan kepada Wabup," tambahnya. Dalam dialog tersebut, RY mengamini adanya pendekatan romantis dari sang pejabat, tetapi membantah tegas isu pelecehan seksual.
Gelombang Kritik dan Potensi Aksi Massa
Langkah respons cepat Gubernur Jabar ini justru menuai resistensi tajam dari elemen masyarakat. Ketua DPP LSM LIDIK Jawa Barat sekaligus perwakilan Aliansi Peduli Sumedang, Oesep Sarwat, mengkritik keras cara penanganan kasus yang dinilai menyederhanakan substansi masalah dan terkesan sekadar "dagelan" panggung media sosial.
Oesep mengungkapkan, aliansi masyarakat telah bersiaga di Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS) sejak pagi untuk berdialog langsung dengan KDM, sebelum akhirnya membubarkan diri karena sang Gubernur bertolak ke Garut. Pihaknya mengaku terkejut ketika video resolusi konflik tersebut tiba-tiba beredar luas di media sosial.
"Bagi kami Aliansi Peduli Sumedang, pengumuman yang disampaikan Gubernur itu sama sekali tidak menyentuh substansi permasalahan. Justru terkesan menjadi dagelan," tegas Oesep.
Meski gagal bertatap muka langsung, Aliansi Peduli Sumedang telah melayangkan surat permohonan audiensi resmi melalui Sekretaris Pribadi Gubernur untuk membedah tuntas persoalan ini. Oesep menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam dan mendesak DPRD Kabupaten Sumedang untuk mengawal kasus ini secara transparan.
"Kami akan tetap mengawal dugaan kasus ini dan mendesak DPRD Sumedang mengambil sikap tegas. Jika DPRD tetap pasif, kami siap menggelar audiensi kembali dengan mengerahkan ribuan massa se-Kabupaten Sumedang," pungkasnya.*
