Dalam kesempatan tersebut, KDS juga menyoroti persoalan darurat sampah di Kabupaten Bandung. Saat ini produksi sampah mencapai sekitar 1.800 ton per hari, sedangkan yang mampu dikelola atau didaur ulang baru sekitar 500 ton per hari.
“Artinya masih ada sisa sekitar 1.300 ton. Makanya kita meminta kepada para perusahaan supaya minimal bisa mengolah sampah mereka sendiri,” katanya.
KDS mendorong perusahaan menjadi off-taker atau pengguna RDF (Refuse Derived Fuel) hasil olahan sampah sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Pemerintah Kabupaten Bandung pun menyiapkan insentif berupa pengurangan pajak bagi perusahaan yang bersedia menggunakan RDF.
“Jika perusahaan bersedia menggunakan RDF sebagai pengganti batu bara, kami dari pemerintah akan memberikan apresiasi berupa pengurangan pajak setiap tahunnya. Sejauh ini ada dua perusahaan yang sudah melakukan MoU dengan kami,” ungkapnya.
Ia menjelaskan terdapat empat langkah yang tengah dilakukan Pemkab Bandung dalam penanganan sampah. Pertama, memberikan perhatian kepada pelaku usaha di bidang pengolahan sampah. Kedua, melakukan koordinasi dengan para off-taker agar hasil pengolahan sampah di setiap desa melalui KDKMP dapat terserap. Ketiga, meminta dukungan mesin pengolahan sampah kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah.
“Jika semua komponen bisa bergerak, saya optimistis masalah sampah ini akan selesai,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Panitia May Day 2026 Kabupaten Bandung, Dede Agus dari Serikat TSK SPSI mengatakan Hari Buruh merupakan momentum penting sejarah perjuangan pekerja di seluruh dunia. Namun, serikat pekerja di Kabupaten Bandung berkomitmen memperingati May Day secara damai, kreatif, dan inovatif.
“Kami prinsipnya tidak ingin mencari keributan, memacetkan jalan, atau mengganggu keamanan. Kami sepakat menjaga keamanan, ketenangan, dan kondusivitas di Kabupaten Bandung,” ujarnya.
