KAB. BANDUNG, 
| Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung bergerak cepat menyusun langkah konkret dan terintegrasi untuk mengatasi dua persoalan klasik yang terus mendominasi laporan masyarakat, yakni banjir dan pengelolaan sampah. Melalui pendekatan Pentahelix, Pemkab Bandung berkomitmen menyelesaikan kedua persoalan tersebut secara bertahap dari hulu hingga hilir dengan melibatkan seluruh elemen, mulai dari masyarakat, pengusaha, akademisi, media, hingga pemerintah pusat dan provinsi.
Hal tersebut disampaikan Bupati Bandung, Dadang Supriatna atau yang akrab disapa KDS pada Selasa (19/5/2026). Menurutnya, persoalan banjir dan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah semata. Dibutuhkan kesadaran kolektif dan kolaborasi nyata dari seluruh pihak agar persoalan lingkungan yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini dapat diselesaikan secara berkelanjutan.
“Urusan sampah dan banjir ini bukan urusan pemerintah saja, tapi urusan kita semua. Kita tidak bisa bergerak sendiri, harus berbarengan melalui pendekatan Pentahelix. Jika semua pihak dari masyarakat, pengusaha, akademisi, hingga media bergabung, insyaallah persoalan ini bisa diselesaikan,” ujar KDS.
Ia menjelaskan, Kabupaten Bandung saat ini menghadapi kondisi darurat sampah. Berdasarkan data sementara, produksi sampah di Kabupaten Bandung mencapai sekitar 1.800 ton per hari dari jumlah penduduk sekitar 3,9 juta jiwa. Namun dari total tersebut, baru sekitar 500 ton yang berhasil dikelola atau didaur ulang oleh masyarakat dan pengelola sampah.
Sementara itu, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti hanya memberikan kuota pembuangan sekitar 280 ton per hari untuk Kabupaten Bandung. Kondisi tersebut menyebabkan masih adanya sisa sekitar 1.000 ton sampah per hari yang belum tertangani secara maksimal dan berpotensi menumpuk di berbagai titik wilayah.
“Artinya masih ada sisa sekitar 1.000 ton sampah per hari yang belum tertangani. Kalau dibiarkan, tentu akan menumpuk dan menjadi persoalan besar,” katanya.
Karena itu, KDS mengambil langkah tegas dengan memberikan tenggat waktu selama satu minggu kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung untuk membedah big data terkait produksi sampah, pola pengelolaan, kebutuhan sarana-prasarana, hingga kapasitas TPS3R dan UPT pengelolaan sampah di lapangan.
“Saya minta data yang akurat supaya penanganan sampah ini berbasis data dan konkret, bukan sekadar wacana. Minggu depan kita harus langsung action pelaksanaan proses penanganan sampah di lapangan,” tegasnya.
