“Minimal kebutuhan pangan keluarga bisa terpenuhi sendiri. Jika berlebih, hasilnya bisa dijual ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau langsung ke SPPG,” tambahnya.
KDS juga mendorong adanya regulasi yang dapat memperkuat sinergi antara program MBG dan kebijakan nasional, termasuk perlunya penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) agar tercipta keselarasan harga antara KDKMP dan pasar.
“Kalau ini terwujud, saya yakin ekonomi sirkular di masyarakat bisa berjalan optimal,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam memastikan ketersediaan bahan baku program MBG. Menurutnya, program ini sekaligus menjadi off taker bagi hasil pertanian masyarakat.
“Peran kepala daerah sangat penting dalam memastikan ketersediaan bahan baku. MBG ini pada dasarnya dibeli oleh negara, sehingga menjadi pasar bagi hasil tani masyarakat. Namun, masyarakat juga tetap perlu ikut mengawasi pelaksanaannya,” pungkasnya ***
