Garut (BR.NET).– Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat mengungkap fakta mencengangkan terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Garut. Bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok justru mengalir ke rekening pemilik, direktur, hingga elite perusahaan rokok. Sebuah ironi yang dinilai bukan sekadar memalukan, tetapi mencederai moral dan rasa keadilan publik.
Kasus ini dinilai sebagai tamparan keras terhadap semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya prinsip keadilan sosial dan keberpihakan kepada rakyat kecil.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pengajuan calon penerima BLT DBHCHT yang diajukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Garut, tercatat sejumlah penerima dari kalangan pimpinan dan pemilik perusahaan rokok. Mereka di antaranya berinisial AR (Direktur PR Mgs), BH (Pemilik/Direktur CV MKI), ER (Pemilik PT BDP dan PT PMS), F (Pemilik/Pimpinan PR Frd), GGG (Pemilik PR Mgs), HH (Pemilik/Manajer PD Hr), JH (Direktur PR RH), SR (Pemilik/Direktur PT PMS), serta SD (Pemilik/Direktur PR Gd).
Sekretaris Jenderal Laskar Prabowo 08 DPC Garut, Oky Nugraha Sosrowiryo, yang juga menjabat Kepala Deputi Investigasi GMPK DPW Jawa Barat, menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar kesalahan administratif.
“Ini bukan salah input, tapi skema kotor yang melukai rasa keadilan. Ini BLT buruh, bukan BLT bos. Kalau direktur dan pemilik perusahaan bisa tercatat sebagai penerima, berarti sistem sengaja dilonggarkan untuk mereka yang berkuasa,” tegasnya.
Menurut Oky, fakta bahwa sedikitnya sembilan orang dari unsur pimpinan dan pemilik perusahaan rokok tercatat sebagai penerima BLT, ditambah penerima lain yang bukan buruh tembakau maupun buruh pabrik rokok, menunjukkan lemahnya pengawasan serta dugaan pembiaran secara sistemik oleh instansi terkait.
“Kalau direktur dan pemilik pabrik bisa tercatat sebagai buruh miskin, berarti ada pejabat yang pura-pura buta atau memang ikut bermain. Negara dipermainkan, rakyat diperalat,” ujarnya dengan nada keras, Jumat (26/12/2025).
Ia juga menyoroti ketamakan elite industri yang dinilainya telah melampaui batas etika. “Keuntungan industri mereka hitung sampai rupiah terakhir, tapi bantuan untuk buruh masih mereka sikat. Ini bukan soal kebutuhan, ini soal rakus dan tak tahu malu,” sindirnya pedas.
Lebih lanjut, Oky menegaskan pihaknya tidak akan berhenti pada kecaman moral semata. Penelusuran akan diperluas, termasuk menelusuri peran organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat verifikator, serta pihak perusahaan yang mengajukan data penerima.
“Dana harus dikembalikan. Pejabat yang meloloskan wajib diperiksa. Jika ada unsur pidana, kami tidak ragu mendorong proses hukum. Jangan sampai hukum hanya tajam ke rakyat kecil, tapi tumpul ke elite,” tegasnya.
Ia juga mengkritik pemerintah daerah yang dinilainya terlalu sering berlindung di balik laporan formalitas tahunan. “Jangan jadikan temuan BPK sekadar formalitas. Kalau ini dibiarkan, bansos bukan lagi alat keadilan, melainkan ladang bancakan elite,” pungkasnya.
Laskar Prabowo 08 DPC Garut menyatakan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga ada sanksi nyata. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengirimkan surat audiensi resmi kepada Ketua DPRD Kabupaten Garut serta mendesak agar Kepala Disperindag Garut dihadirkan untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
“DPRD tidak boleh diam. Kepala Disperindag harus menjelaskan bagaimana data ini bisa lolos hingga pencairan. Ini uang negara, dan publik berhak tahu siapa yang bertanggung jawab,” tandasnya.
Ia menegaskan, langkah ini dilakukan agar Asta Cita tidak berhenti sebagai jargon, melainkan benar-benar ditegakkan hingga ke level daerah, serta memastikan kebijakan publik tidak terus diselewengkan oleh kepentingan elite. ***
