Garut (BR.NET).– Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat mengungkap fakta mencengangkan terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Garut. Bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok justru mengalir ke rekening pemilik, direktur, hingga elite perusahaan rokok. Sebuah ironi yang dinilai bukan sekadar memalukan, tetapi mencederai moral dan rasa keadilan publik.
Kasus ini dinilai sebagai tamparan keras terhadap semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya prinsip keadilan sosial dan keberpihakan kepada rakyat kecil.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pengajuan calon penerima BLT DBHCHT yang diajukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Garut, tercatat sejumlah penerima dari kalangan pimpinan dan pemilik perusahaan rokok. Mereka di antaranya berinisial AR (Direktur PR Mgs), BH (Pemilik/Direktur CV MKI), ER (Pemilik PT BDP dan PT PMS), F (Pemilik/Pimpinan PR Frd), GGG (Pemilik PR Mgs), HH (Pemilik/Manajer PD Hr), JH (Direktur PR RH), SR (Pemilik/Direktur PT PMS), serta SD (Pemilik/Direktur PR Gd).
Sekretaris Jenderal Laskar Prabowo 08 DPC Garut, Oky Nugraha Sosrowiryo, yang juga menjabat Kepala Deputi Investigasi GMPK DPW Jawa Barat, menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar kesalahan administratif.
“Ini bukan salah input, tapi skema kotor yang melukai rasa keadilan. Ini BLT buruh, bukan BLT bos. Kalau direktur dan pemilik perusahaan bisa tercatat sebagai penerima, berarti sistem sengaja dilonggarkan untuk mereka yang berkuasa,” tegasnya.
Menurut Oky, fakta bahwa sedikitnya sembilan orang dari unsur pimpinan dan pemilik perusahaan rokok tercatat sebagai penerima BLT, ditambah penerima lain yang bukan buruh tembakau maupun buruh pabrik rokok, menunjukkan lemahnya pengawasan serta dugaan pembiaran secara sistemik oleh instansi terkait.
“Kalau direktur dan pemilik pabrik bisa tercatat sebagai buruh miskin, berarti ada pejabat yang pura-pura buta atau memang ikut bermain. Negara dipermainkan, rakyat diperalat,” ujarnya dengan nada keras, Jumat (26/12/2025).
