Garut (BR.NET).– Beredarnya video pengakuan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, yang menyebut belum ada perubahan signifikan selama satu tahun masa kepemimpinannya menjadi alarm serius bagi masyarakat Garut.
Pernyataan tersebut dinilai bukan sekadar refleksi, melainkan gambaran nyata lemahnya akselerasi pemerintahan daerah.
Sekretaris Jenderal Laskar Prabowo 08 DPC Garut, Oky Nugraha Sosrowityo, menegaskan bahwa kejujuran memang penting. Namun dalam tata kelola pemerintahan, kejujuran tanpa keberanian melakukan koreksi struktural berpotensi menjadi bentuk pembiaran.
“Kalau sejak awal sudah menyadari tidak ada perubahan signifikan, maka yang dibutuhkan bukan sekadar pengakuan, tetapi tindakan luar biasa: evaluasi total, pembongkaran hambatan, serta penegakan disiplin birokrasi,” tegasnya, Selasa (24/02/2026).
Menurutnya, satu tahun pertama adalah fase krusial dalam menentukan arah pemerintahan. Jika pada periode tersebut belum terlihat lompatan kebijakan, maka akan muncul kesan bahwa roda pemerintahan berjalan autopilot.
Dalam kajian internal Laskar Prabowo 08 ditegaskan satu hal mendasar: kepemimpinan tidak bisa dijalankan sendirian.
“Kalau Putri bekerja sendiri tanpa dukungan pemimpin dan jajaran di bawahnya, tidak akan menghasilkan perubahan berarti,” ujarnya.
Ia menilai persoalan yang terjadi bukan semata-mata soal lambatnya ASN. Kepemimpinan, kata dia, adalah soal orkestrasi. Tanpa kekompakan di level pimpinan daerah serta soliditas di jajaran birokrasi, mustahil tercipta perubahan signifikan.
“Pemimpin itu bukan pekerja tunggal, melainkan dirigen. Jika orkestra tidak kompak, yang terdengar sumbang bukan hanya satu alat musik, tetapi keseluruhan pertunjukan,” katanya.
Sekjen juga menyoroti pentingnya indikator kinerja yang transparan. Publik berhak mengetahui target apa yang tidak tercapai, di mana letak hambatan, serta siapa yang bertanggung jawab. Tanpa keterbukaan tersebut, pengakuan gagal hanya menjadi narasi emosional, bukan langkah solutif.
Ia menambahkan, Kabupaten Garut tidak berada dalam situasi yang bisa ditangani dengan ritme lambat. Tantangan kemiskinan, pengangguran, dan pelayanan publik membutuhkan kepemimpinan yang berani mengambil keputusan strategis, bukan sekadar menjelaskan mengapa perubahan belum terjadi.
“Tahun kedua harus menjadi momentum pembuktian. Jika tidak, publik akan kehilangan kepercayaan. Dan dalam politik, hilangnya kepercayaan adalah awal dari delegitimasi,” pungkasnya. ***
