" Disisi lain tenaga pendidik mengajarkan kejujuran terhadap siswa, ironis bukan bila Markup dari tahun ke tahun terjadi ".
Dana BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Artinya, manipulasi data siswa berpotensi memengaruhi besaran anggaran yang diterima sekolah.
Lebih mengkhawatirkan lagi, kasus ini membuka kemungkinan bahwa praktik serupa bisa saja terjadi di sekolah lain jika pengawasan tidak berjalan optimal.
Di tengah berbagai temuan tersebut, satu pihak yang juga patut mendapat sorotan adalah pengawas sekolah. Sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendidikan di lapangan, pengawas memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap manajemen sekolah.
Jika kepala sekolah sering mangkir atau terjadi dugaan manipulasi data siswa, publik tentu bertanya: apakah pengawas sekolah telah menjalankan tugasnya secara maksimal?
Momentum Pembenahan
Kasus ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi Pemerintah Kabupaten Bandung. Mulai dari proses penunjukan kepala sekolah, sistem pengawasan, hingga transparansi pengelolaan dana pendidikan harus diperbaiki secara serius.
Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya disiplin aparatur negara, tetapi juga kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan.
Jika praktik mangkir dan dugaan manipulasi data terus dibiarkan, maka pendidikan akan kehilangan integritasnya dan anak-anak sebagai peserta didiklah yang akan menjadi korban paling nyata dari kelalaian tersebut.
