Indramayu,
- Aliran dana milyaran rupiah ke tiap desa kerap berujung pada persoalan hukum akibat lemahnya perencanaan anggaran, pada Munggu (15/11/2026)
Banyak program pembangunan desa disusun sekadar sebagai formalitas untuk mencairkan dana tahunan.
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) seharusnya menjadi kompas kesejahteraan warga.
Namun di lapangan, proses musyawarah desa sering berjalan satu arah dan mengabaikan kebutuhan riil masyarakat.
Ketika aturan teknis dan prioritas dana desa diabaikan sejak penyusunan draf, celah penyimpangan langsung terbuka lebar. Kondisi ini memicu risiko penggelembungan anggaran (mark-up), program fiktif, hingga penyalahgunaan wewenang.
Selama ini, penindakan hukum kerap baru bergerak setelah kerugian keuangan negara benar-benar terjadi.
Padahal, strategi paling efektif untuk menyelamatkan uang rakyat adalah memperketat pengawasan sejak di sektor hulu perencanaan.
Sistem Peringatan Dini
Menjawab persoalan tersebut, terobosan pengawasan berbasis digital mulai diterapkan di Kabupaten Indramayu melalui aplikasi REANG SIGAP DESA.
Inovasi ini digagas oleh Ermasyanto, Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Indramayu.
Sebagai Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) tersertifikasi KPK RI sekaligus pengurus Forum PAKSIAPI Jawa Barat, ia merancang aplikasi ini sebagai sistem peringatan dini (Early Warning System) berbasis manajemen risiko.
Sistem tersebut bekerja mengawal proses perencanaan hingga penetapan APB Desa untuk mendeteksi potensi penyimpangan aturan sejak draf anggaran pertama kali disusun.
Pengembangan aplikasi ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026. Karya digital tersebut juga telah mengantongi perlindungan hukum melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
Setelah disosialisasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu pada 30 Oktober 2026 yang lalu, kesiapan teknis di tingkat bawah langsung dikebut. Pada 13 November 2026, bimbingan teknis telah digelar bagi 31 admin kecamatan dan 309 admin desa se-Kabupaten Indramayu bersama unsur DPMD dan Inspektorat.
Tiga Kunci Tata Kelola
Keberadaan perangkat digital tidak akan maksimal tanpa komitmen kuat dari kepala desa dan seluruh perangkatnya. Untuk menutup ruang korupsi secara permanen, tata kelola perencanaan desa wajib bertumpu pada tiga fondasi utama:
* Kepatuhan Regulasi: Setiap program kerja harus memiliki dasar hukum yang jelas dan mengikuti aturan teknis terbaru.
* Partisipasi Bermakna: Proses musyawarah wajib melibatkan masyarakat luas, termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok rentan secara transparan.
* Keselarasan Program: Arah pembangunan desa harus sejalan dengan kebijakan strategis di tingkat kabupaten maupun nasional.
Di sisi lain, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu memaksimalkan fungsi pengawasan internal sejak pembahasan draf awal hingga pengesahan peraturan desa. Keterbatasan pemahaman aturan tidak boleh lagi menjadi alasan atas kelirunya penyusunan anggaran.
Desa sudah saatnya meninggalkan pola kerja asal-asalan yang hanya mengejar kecepatan serapan anggaran.
Dengan perencanaan yang tertib aturan dan terpantau sistem digital, dana desa dapat bekerja maksimal membangun kemandirian warga.



