Bandung, (BR.NET).- Pemerintah terus menggaungkan komitmen pengentasan kemiskinan melalui berbagai program bantuan sosial dan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
Namun di lapangan, realitas kerap berkata lain.
Di Kampung Pasirhuni, Desa Pasirhuni, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Budi (60) bersama istri dan tiga anaknya masih bertahan hidup di rumah yang jauh dari kata layak.
Lantai tanah, dinding bilik bambu rapuh, serta baliho bekas yang dipasang seadanya menjadi penahan angin dan hujan yang setiap saat bisa masuk tanpa permisi.
Rumah itu bukan sekadar bangunan reyot, melainkan simbol keterlambatan kehadiran negara di tengah warga paling rentan.
Setiap hari, Budi berkeliling kampung menggunakan sepeda motor tua untuk menjajakan ubi Cilembu, jagung manis, dan sayuran. Penghasilannya tidak menentu, bahkan kerap pulang tanpa membawa uang.
“Saya tetap keliling, mau hujan atau panas. Yang penting anak-anak bisa makan, walaupun seadanya,” ujar Budi, Senin (29/12/2025).
Pada akhir pekan, ia mencoba mengais rezeki di kawasan wisata Cimaung dan Pangalengan. Namun upaya tersebut belum mampu mengubah kondisi hidup keluarganya secara signifikan.
Di rumah sempit itu, Budi tinggal bersama istri dan tiga anak. Anak sulungnya bekerja serabutan, anak kedua masih duduk di bangku sekolah dasar, sementara anak bungsunya baru berusia dua tahun.
Setiap musim hujan tiba, kondisi rumah semakin mengkhawatirkan. Air hujan masuk dari atap bocor dan celah dinding, membuat lantai tanah berubah menjadi lumpur.
“Kalau hujan, kami tidak bisa apa-apa. Air masuk, lantai basah, anak-anak kedinginan,” ucap Budi lirih.
Istrinya, Ai Suryani (44), menceritakan keadaan rumah dan keluarganya dengan nada penuh kecemasan. Ia mengaku hidup dalam ketakutan yang berulang setiap hujan deras dan angin kencang datang.
“Kalau hujan dan angin besar, saya selalu takut rumah ini roboh. Anak-anak masih kecil. Saya sering tidak bisa tidur karena khawatir,” tutur Ai Suryani dengan mata berkaca-kaca.
Ia menjelaskan bahwa kondisi rumahnya sangat jauh dari kata aman. Air hujan kerap masuk dari atap dan dinding samping, membuat rumah menjadi dingin dan lembab.
“Air masuk dari atas, dari samping juga. Lantainya tanah, jadi kalau hujan becek semua. Anak-anak kedinginan, sering rewel, saya bingung harus bagaimana,” ungkapnya.
Ai Suryani menegaskan bahwa keluarganya bukan tidak ingin hidup layak, melainkan benar-benar tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memperbaiki rumah.
“Suami saya kerja serabutan. Penghasilannya tidak tentu. Kadang cukup buat makan, kadang tidak. Untuk memperbaiki rumah, kami benar-benar tidak sanggup,” katanya lirih.
Ia mengaku sering menahan tangis, terutama saat hujan turun di malam hari.
“Kalau hujan malam, saya suka nangis sendiri. Takut anak-anak sakit, takut rumah makin rusak. Tapi kami hanya bisa pasrah,” ujarnya.
Keluarga Budi juga sempat hidup dalam tekanan batin akibat persoalan tanah yang membelit mereka. Persoalan tersebut kini telah dibantu dan diselesaikan oleh Kepala Desa Pasirhuni, Agus Sumpena.
“Alhamdulillah, sekarang sudah dibantu Pak Kepala Desa. Kami sangat berterima kasih,” ujar Budi.
Namun hingga kini, persoalan paling mendasar, yakni rumah tidak layak huni dan belum tersentuhnya bantuan sosial, masih menjadi kenyataan yang harus mereka hadapi.
“Sampai sekarang kami belum pernah menerima bantuan sosial apa pun,” ungkap Budi.
Pemerintah Desa Pasirhuni disebut telah merencanakan penganggaran program Rutilahu melalui APBDes tahun 2026. Meski demikian, bagi keluarga Budi, menunggu satu tahun ke depan bukanlah perkara mudah.
“Kondisi rumah ini sudah sangat mengkhawatirkan. Kami berharap ada perhatian lebih cepat dari pemerintah kabupaten, provinsi, atau pusat,” harapnya.
Kisah keluarga Budi menjadi potret nyata bahwa di tengah gencarnya program bantuan sosial dan perumahan, masih ada warga yang hidup di balik dinding baliho bekas, menunggu negara benar-benar hadir.
Pertanyaannya sederhana, sampai kapan warga kecil seperti keluarga Budi harus bertahan dalam kondisi tidak aman, sementara program bantuan terus digaungkan di ruang-ruang resmi pemerintahan?. ***
