| Monumen Kopi Kabupaten Bandung yang digadang-gadang menjadi simbol kebanggaan daerah kini justru menyisakan pemandangan yang menggelitik perhatian. Belum lama setelah diresmikan, rerumputan sudah tampak tumbuh liar di bawah dinding berornamen.
Sekilas mungkin terlihat sebagai persoalan kecil. Hanya sekedar rumput.
Namun bagi masyarakat, persoalannya bukan semata-mata soal rumput. Pertanyaannya, sejauh mana pemerintah daerah serius merawat hasil pembangunan yang dibayar menggunakan uang rakyat?
Monumen tersebut diresmikan Bupati Bandung Dadang Supriatna pada akhir Juni 2026. Dengan nilai pembangunan sekitar Rp1,7 miliar, tentu publik berhak berharap monumen tersebut bukan hanya terlihat megah saat seremoni peresmian, tetapi juga terawat setelah kamera dan tamu undangan meninggalkan lokasi.
Pemandangan rumput yang tumbuh di bawah dinding ornamen itu terlihat pada Selasa (22/9/2026). Seorang warga yang baru selesai jogging di Lapang Upakarti mengaku spontan memperhatikan kondisi tersebut.
“Kalau baru diresmikan sudah seperti ini, yang dipertanyakan bukan cuma rumputnya. Tapi pemeliharaannya bagaimana?” ujar warga yang meminta namanya tidak disebutkan.
Menurutnya, pemerintah semestinya tidak berhenti pada pembangunan dan peresmian. Setelah proyek selesai, harus ada tanggung jawab untuk memastikan hasil pembangunan tetap terawat.
“Jangan sampai pemerintah hebat ketika membangun, tetapi setelah jadi malah lupa merawat. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat. Rp1,7 miliar itu bukan angka kecil.”
Sorotan warga juga diarahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), sebagai instansi yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur daerah.
Warga mempertanyakan apakah setelah proyek selesai, pengawasan dan pemeliharaan benar-benar dilakukan secara serius.
“DPUTR jangan hanya terlihat ketika proyek dikerjakan. Setelah bangunan berdiri, harus ada mata yang mengawasi dan tangan yang merawat. Masa rumput yang tumbuh di bawah ornamen saja harus menunggu ramai dulu baru diperhatikan?” sentilnya.
Ia menilai, jika kondisi sederhana seperti tumbuhnya rumput dibiarkan, masyarakat sangat mungkin mempertanyakan bagaimana pola pemeliharaan fasilitas tersebut ke depannya.
“Jangan sampai monumennya mahal, tetapi perawatannya murah. Jangan pula bangga saat meresmikan, lalu setelah itu masyarakat disuruh melihat sendiri kondisinya.”
Sorotan terhadap kondisi monumen ini menjadi semakin menarik karena sebelumnya pembangunan proyek tersebut juga sempat mendapat perhatian dalam pemeriksaan BPK.
Proyek bernilai sekitar Rp1,7 miliar itu disebut mengalami keterlambatan dari waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Anggaran pembangunannya berasal dari APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025, sementara penyelesaiannya berlanjut hingga 2026.
Kondisi tersebut membuat publik memiliki alasan untuk meminta keterbukaan dan perhatian lebih terhadap proyek yang menggunakan anggaran daerah.
Warga pun mengingatkan agar persoalan ini tidak dianggap sekadar persoalan estetika.
“Jangan alergi terhadap kritik masyarakat. Justru kritik seperti ini harus dijadikan alarm. Kalau ada rumput tumbuh dan terlihat tidak terawat, ya segera dibenahi. Jangan menunggu viral, jangan menunggu media memberitakan.”
Ia menambahkan, pemerintah seharusnya menunjukkan bahwa setiap rupiah APBD yang digunakan untuk pembangunan benar-benar diikuti tanggung jawab terhadap hasilnya.
“Masyarakat tidak meminta yang aneh-aneh. Kami hanya ingin apa yang dibangun dengan uang rakyat dijaga. Kalau memang monumen ini mau dijadikan kebanggaan Kabupaten Bandung, ya jangan sampai kebanggaannya kalah oleh rumput yang tumbuh liar.”
Monumen Kopi seharusnya menjadi representasi Kabupaten Bandung sebagai daerah penghasil kopi sekaligus ruang yang memberikan kesan positif bagi masyarakat dan pengunjung.
Karena itu, persoalan kecil seperti rumput liar semestinya tidak dianggap remeh.
Sebab dari persoalan kecil itulah publik bisa menilai. ***
