“Kalau anggaran mitigasi bencana dipangkas, risikonya bukan sekadar kerusakan, tapi keselamatan warga. Biaya sosialnya akan jauh lebih besar di kemudian hari. Karena itu, meski TKD turun, pencegahan bencana harus tetap masuk dalam skala prioritas,” ujarnya.
Bagi Hadiat, Musrenbang tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial dan administratif semata. Forum ini harus menjadi ruang menyelaraskan kebijakan fiskal dengan kebutuhan riil masyarakat dan nurani publik.
“Transfer Keuangan Daerah boleh berkurang, tetapi tanggung jawab moral kami sebagai wakil rakyat tidak boleh ikut berkurang. Setiap rupiah yang tersedia harus benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. **
