Garut, 
| Kang Oos Supyadin selaku pemerhati kebijakan publik, sependapat dengan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus yang menolak wacana RUU Pemilu dijadikan usul inisiatif pemerintah.
Kapoksi PDIP Komisi II DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menilai usulan tersebut tidak tepat. Menurutnya, pemilu merupakan domain partai politik sebagai peserta pemilu sehingga inisiatif penyusunan UU Pemilu seharusnya tetap berada di DPR.
“Yang berkepentingan terhadap pemilu itu partai politik sebagai peserta pemilu. Menyerahkan inisiatif RUU Pemilu kepada pemerintah sama saja dengan menyerahkan ‘nyawa’ partai politik dan demokrasi kepada kekuasaan,” ujar Deddy kepada wartawan, Jumat (8/5/2026).
Ia juga menambahkan bahwa UU Pemilu merupakan regulasi vital yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan partai politik dan demokrasi di Indonesia. Karena itu, menurutnya, akan menjadi hal yang janggal apabila justru pemerintah yang mengambil inisiatif penyusunannya.
Menanggapi hal tersebut, Kang Oos Supyadin mengaku heran dengan sikap sejumlah tokoh partai politik yang dinilai terlalu reaktif terhadap wacana tersebut. Ia mempertanyakan sejauh mana partai politik benar-benar hadir untuk kepentingan rakyat.
“Parpol sebenarnya untuk siapa? Siapa yang paling menikmati keberadaan parpol itu sendiri? Dan selama ini apa hubungan parpol dengan rakyat, saling menguntungkan atau justru sebaliknya karena rakyat menjadi terpecah akibat banyaknya partai politik?” ujarnya.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa hanya menjadi domain satu pihak. Semua elemen, baik pemerintah, partai politik, maupun masyarakat, harus terlibat dalam membangun sistem politik yang lebih sehat karena pada akhirnya semua pihak mengatasnamakan kepentingan rakyat.
Ia menilai, meski sistem politik yang berjalan saat ini masih dianggap yang terbaik sejak Indonesia berdiri, bukan berarti tidak terbuka ruang untuk menghadirkan sistem politik baru yang lebih baik dan mampu mengoreksi kelemahan yang selama ini terjadi.
