Dalam pandangannya, apabila pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan terhadap UU Partai Politik maupun UU Pemilu, hal itu dapat dipandang sebagai langkah korektif demi memperbaiki keberlangsungan partai politik ke depan.
Kang Oos juga menyoroti sejumlah kelemahan mendasar partai politik di Indonesia, di antaranya persoalan integritas, tata kelola organisasi, pendanaan politik, hingga fungsi representasi terhadap rakyat.
Pada aspek integritas, ia menilai tingginya keterlibatan kader partai dalam kasus korupsi telah menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga politik. Selain itu, banyak partai dinilai belum memiliki standar etik internal yang kuat untuk mencegah praktik korupsi politik.
Dalam tata kelola organisasi, ia menyoroti masih kuatnya praktik oligarki dan sentralisasi kekuasaan di tubuh partai. Keputusan strategis sering kali hanya ditentukan elite tertentu, sementara proses kaderisasi dinilai belum berjalan demokratis dan berjenjang.
Di sisi lain, mahalnya ongkos politik juga menjadi persoalan serius. Ketergantungan terhadap pemodal dan tidak transparannya sumber pendanaan partai dinilai menjadi salah satu faktor yang mendorong praktik korupsi oleh kader ketika menduduki jabatan publik.
Ia juga menilai fungsi representasi partai politik terhadap masyarakat belum berjalan optimal. Hubungan partai dengan rakyat sering kali hanya intens menjelang pemilu, sementara pendidikan politik kepada masyarakat masih sangat minim sehingga masyarakat rentan terhadap politik uang dan mobilisasi politik sesaat.
Selain itu, sistem multipartai yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya efektif dalam memperkuat demokrasi. Partai politik lebih sering berorientasi pada perebutan kekuasaan dibandingkan memperjuangkan pendidikan politik dan kepentingan rakyat secara substantif. ***
