Garut, 
| Pemerhati Kebijakan Publik, Kang Oos Supyadin, SE., MM., menyoroti mencuatnya dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi perhatian publik. Menurutnya, dugaan kasus tersebut harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, mulai dari tingkat pusat hingga pelaksana di daerah.
Oos mengatakan, berdasarkan informasi yang berkembang di ruang publik, sejumlah pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) diduga terseret dalam kasus yang berkaitan dengan pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis. Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh pihak tetap harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menyerahkan proses pembuktian kepada aparat penegak hukum.
"Apabila dugaan penyimpangan ini terbukti, maka hal tersebut menjadi peringatan keras bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, termasuk pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di daerah," ujar Oos, Selasa (23/6/2026).
Menurutnya, berbagai kalangan menilai dugaan penyimpangan yang muncul saat ini berpotensi hanya sebagian kecil dari persoalan yang lebih luas. Karena itu, aparat penegak hukum didorong untuk menelusuri seluruh aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain yang diduga memperoleh keuntungan dari pelaksanaan program tersebut.
Oos juga menyoroti pandangan sejumlah pemerhati antikorupsi yang mendorong penggunaan metode follow the money dalam proses penyidikan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengungkap kemungkinan adanya praktik suap, gratifikasi, atau aliran dana yang tidak semestinya dalam rantai pelaksanaan Program MBG.
Alarm bagi Tata Kelola Dapur MBG
Menurut Oos, munculnya dugaan korupsi pada level kebijakan pusat secara otomatis menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap tata kelola dapur MBG di tingkat bawah. Kekhawatiran tersebut dinilai wajar mengingat program ini melibatkan anggaran besar dan menyangkut pemenuhan gizi jutaan anak Indonesia.
"Tentu masyarakat berharap program ini berjalan sesuai tujuan. Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas gizi anak justru disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," katanya.
Ia menjelaskan terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian serius dalam pengelolaan Program MBG, antara lain:
