BANDUNG, 
| Pemerintah Kabupaten Bandung resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat digitalisasi transaksi belanja daerah sekaligus meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Peluncuran KKI tersebut dilakukan Bupati Bandung, Dadang Supriatna di Hotel Grand Sunshine, Senin (10/8/2026) dan menjadi bagian dari sinergi Pemkab Bandung dengan Bank BJB dalam mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Kepala BKAD Kabupaten Bandung, Yana Rosmiana mengatakan, implementasi KKI berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, Permendagri Nomor 79 Tahun 2022, serta kebijakan percepatan perluasan digitalisasi daerah melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
"KKI merupakan langkah Pemerintah Kabupaten Bandung dalam meningkatkan digitalisasi transaksi belanja daerah dan mengurangi penggunaan uang tunai," ujar Yana.
Menurutnya, penggunaan KKI diharapkan dapat membuat pelaksanaan belanja APBD menjadi lebih efektif, efisien, transparan, aman, tertib, dan akuntabel. Selain itu, sistem tersebut juga diharapkan memperkuat pengawasan serta ketelusuran setiap transaksi yang dilakukan pemerintah daerah.
Yana menyebutkan, pada tahap awal implementasi KKI di Kabupaten Bandung terdapat 33 organisasi perangkat daerah dengan total 143 kartu yang tersebar pada perangkat daerah.
KKI tersebut digunakan untuk mendukung transaksi belanja pemerintah daerah sesuai peruntukan, pagu anggaran, kebutuhan, serta kewenangan masing-masing pemegang kartu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"KKI ini terbit setelah melalui sejumlah tahapan, mulai dari penyusunan kebijakan implementasi, perjanjian kerja sama dengan Bank BJB, pengumpulan data dan dokumen persyaratan, verifikasi dan validasi calon pemegang KKI, hingga bimbingan teknis penggunaan KKI yang dilaksanakan bersama Bank BJB dan BKAD," jelasnya.
