Sumedang, (BR.NET).- Pemkab Sumedang memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan terpadu lintas perangkat daerah, yang dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Langkah Terpadu Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem, yakni di Ruang Rapat Tadjimalela Bapperida Kabupaten Sumedang, Rabu 25 Februari 2026.
Rakor tersebut, dipimpin langsung Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Hj. Tuti Ruswati, Kepala Bapperida Sajidin, para kepala UPTD serta jajaran perangkat daerah terkait.
Wakil Bupati menegaskan bahwa persoalan kemiskinan tidak cukup diselesaikan melalui bantuan sosial semata, melainkan harus menyentuh akar persoalan, termasuk perubahan pola pikir masyarakat penerima bantuan.
“Pengentasan kemiskinan tidak akan benar-benar tuntas kalau kita tidak menyelesaikan sampai ke akarnya. Bantuan itu sifatnya sementara, tetapi keberdayaan harus selamanya. Mindset menunggu bantuan ini harus kita ubah,” tegasnya.
Ia meminta seluruh perangkat daerah tidak hanya fokus pada angka statistik, tetapi juga perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, validasi data menjadi perhatian utama.
“Verifikasi dan validasi harus benar-benar dilakukan. Pastikan bantuan APBD tepat sasaran dan diterima masyarakat yang benar benar berhak,” ujarnya.
Ia juga mendorong adanya pendampingan intensif bagi keluarga miskin, terutama dalam menghadapi era digital. Pendampingan tersebut meliputi pelatihan usaha hingga pemanfaatan teknologi untuk pemasaran online, khususnya bagi masyarakat yang belum familiar dengan digitalisasi.
Dalam sektor pendidikan, Wabup Fajar menilai peningkatan rata-rata lama sekolah menjadi salah satu kunci utama menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
“Kalau pendidikan meningkat, saya yakin kemiskinan pasti turun. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang cukup akan membantu keluarganya keluar dari kemiskinan,” katanya.
Ia juga menyoroti persoalan pengangguran di wilayah industri, khususnya daerah dengan banyak pabrik namun tingkat pengangguran masih tinggi.
“Pabrik ada di Sumedang, tenaga kerjanya harus orang Sumedang. Kita siapkan pelatihannya dulu sesuai kebutuhan perusahaan,” tegasnya.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah akibat pemotongan anggaran, Fajar meminta seluruh perangkat daerah memastikan tidak ada program yang berjalan sia-sia dan seluruh intervensi benar-benar berdampak pada penurunan kemiskinan ekstrem.
“Pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara kolektif dan komprehensif. Kita semua adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita kerjakan hari ini,” ungkapnya. ***
