— Ambisi Pemerintah Kabupaten Sumedang mengarungi masa transisi menuju Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Digital justru menyingkap tabir ambrulnya koordinasi internal.
Diduga akibat buruknya garis komunikasi antara otoritas daerah dan jajaran penyelenggara di tingkat tapak memicu silang pendapat tajam, setelah Panitia Pilkades Desa Sukatali, Kecamatan Situraja, nekat menguras anggaran swadaya demi mencetak surat suara mandiri sebuah langkah spekulatif yang belakangan disapu bantahan keras oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Pengakuan mengejutkan tersebut sebelumnya dibeberkan secara terbuka oleh Sekretaris Panitia Pilkades Sukatali, Engkus Kusman.
Demi mengejar batas waktu tahapan dan membentengi proses dari ketidakpastian, pihaknya nekat merogoh kas swadaya sebesar Rp3 juta hingga Rp5 juta.
Dana tersebut dibelanjakan untuk memborong pasokan kertas serta tinta printer laser guna memproduksi sebagian surat suara fisik sejak 8 Oktober 2026.
Engkus menegaskan bahwa keputusan tersebut murni diambil sebagai bentuk antisipasi atas regulasi yang dinilai mengambang dan minim kepastian petunjuk teknis dari tingkat atas.
"Pencetakan bertahap ini kami jalankan demi mematuhi Perda Nomor 3 Tahun 2026. Jika pada akhirnya pemerintah daerah mendadak memutar arah ke sistem digital, kami tentu hanya bisa mengekor. Namun, bagaimana nasib surat suara yang sudah telanjur kami cetak menggunakan dana swadaya ini?," cetus Engkus saat ditemui di sekretariat panitia, Senin (12/10/2026).
Sontak saja, klaim inisiatif mandiri tersebut memicu reaksi keras dari Kepala DPMD Kabupaten Sumedang, Widodo Heru Prasetyawan.
Usai menghadiri agenda Sosialisasi dan Simulasi Pilkades Serentak Digital di Kecamatan Pamulihan pada Selasa (13/10/2026), Widodo mengatakan bergerak cepat merangsek ke Desa Sukatali untuk melakukan inspeksi mendadak dan mencecar jajaran panitia setempat.
Dalam konfrontasi tersebut, Widodo melayangkan bantahan menohok atas klaim pencetakan lembaran surat suara resmi.
Menurut pengamatannya di lapangan, dokumen yang diperlihatkan tak lebih dari sekadar lembaran spesimen atau draf uji coba.
"Tidak ada itu! Yang ada hanyalah contoh surat suara yang dicetak menggunakan printer biasa. Saya sudah turun langsung dan mendiskusikan hal ini bersama seluruh jajaran panitia di sana," tegas Widodo membantah keras.
Gugatan balik dari DPMD ini kian mempertegas retaknya jembatan informasi di tubuh penyelenggara Pilkades Sumedang.
Di satu sisi, panitia tingkat desa terkesan dibiarkan meraba-raba arah hingga terpaksa berspekulasi menggunakan uang mandiri.
Di sisi lain, otoritas kabupaten terkesan reaktif dan buru-buru melakukan cuci tangan atas kekacauan di tingkat bawah. Jika sumbat komunikasi ini tidak segera ditambal, gelombang modernisasi Pilkades Digital Sumedang justru berisiko terancam oleh krisis kepercayaan publik sejak dari akar rumput. ***
