INDRAMAYU, 
| Di atas tanah yang disesaki kilang minyak megah, proyek petrokimia, dan investasi migas bernilai triliunan rupiah, rakyat kecil justru terus tercekik kemiskinan, pengangguran massal, dan kerusakan lingkungan yang parah.
Geliat industri raksasa ini dituding hanya menjadi "topeng" kesejahteraan. Pencitraan manis lewat dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) dinilai tak lebih dari sekadar manipulasi angka, sementara perut warga sekitar tetap menjerit.
Kecaman keras meledak dari Penasehat Forum Peduli Indramayu (FPI), Irsyad Hasbi. Ia membongkar bobroknya transparansi pengelolaan anggaran yang mengatasnamakan rakyat namun hasilnya nol besar.
“Kalau memang ada uang untuk rakyat, buka ke mana mengalirnya. Jangan cuma pamer nominal dan program manis di media, tapi warga tidak tahu duitnya dimakan siapa,” tembak Irsyad.
Tak berhenti di situ, Irsyad menyeret dan mengecam keras kepasifan Aparat Penegak Hukum (APH). Ia mendesak APH untuk tidak sekadar "duduk manis" dan segera turun tangan melakukan audit pembongkaran secara menyeluruh.
“APH wajib mengaudit dan melacak aliran dana tersebut! Ke mana uangnya, siapa yang menikmati, siapa pengelolanya, harus dibongkar sampai tuntas. Audit jangan cuma formalitas periksa kuitansi di atas meja, tapi cek langsung ke lapangan apakah rakyat benar-benar terima atau cuma dinikmati segelintir oknum!” tegasnya.
Irsyad menegaskan bahwa keberadaan industri berskala nasional di Indramayu seharusnya menciptakan lapangan kerja dan menyejahterakan warga lokal, bukan malah menjadikan rakyat sebagai penonton di tanah mereka sendiri.
Kini, publik Indramayu menuntut jawaban atas pertanyaan panas yang membakar nurani. ***
