Bandung, (BR.NET).- Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Gubernur Provinsi Jawa Barat dengan tujuh Kabupaten/Kota tentang pembangunan dan pengembangan Kawasan Rebana, digelar di Aula Barat Gedung Sate, Kamis 26 Februari 2026.
Selain penandatanganan kesepakatan pengembangan kawasan industri, dilakukan deklarasi sinergitas pembangunan, kerja sama promosi investasi global, penguatan pengembangan SDM vokasi hingga peluncuran portal digital Rebana untuk memudahkan investor dunia mengakses potensi kawasan.
Kegiatan tersebut, menjadi momentum penguatan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah kawasan Rebana, Forkopimda, serta berbagai mitra strategis nasional dan internasional dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis industri berkelanjutan.
Kepala Pelaksana Badan Pengelola (BP) Rebana Helmi Yahya menyampaikan bahwa Kawasan Rebana merupakan koridor ekonomi masa depan Jawa Barat bahkan Indonesia, dengan potensi kawasan industri mencapai lebih dari 43 ribu hektare yang mencakup tujuh daerah yakni Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Sumedang, Majalengka, Subang, Indramayu dan Kuningan.
Menurutnya, minat investasi terhadap Rebana terus meningkat, termasuk dari berbagai negara seperti Jepang, Uni Emirat Arab, Rusia hingga China. Bahkan kerja sama internasional mulai diperluas melalui kolaborasi dengan lembaga riset investasi dari Hangzhou, Provinsi Zhejiang, China.
“Kawasan Rebana diproyeksikan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan daya saing industri nasional. Saat ini investasi di Rebana telah mencapai Rp36,67 triliun dan berhasil menciptakan sekitar 86 ribu lapangan kerja,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) dalam arahannya menegaskan bahwa Rebana merupakan kawasan paling strategis karena terintegrasi dengan jaringan tol, pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati serta kawasan industri berskala besar.
Ia juga menekankan pentingnya pembangunan industri yang adil, ramah lingkungan serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk melalui penertiban tambang ilegal dan optimalisasi pajak tambang untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan warga.
