INDRAMAYU, 
| Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menyiapkan anggaran sekitar Rp201 juta untuk membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 1.000 nelayan kecil pada 2026.
Dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Indramayu dan dialokasikan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla).
Kebijakan ini menyasar nelayan kecil dengan ukuran kapal di bawah 10 Gross Ton (GT). Mereka menjadi salah satu kelompok pekerja yang menghadapi risiko kecelakaan kerja ketika menjalankan aktivitas di laut.
Bagi nelayan, jaminan perlindungan menjadi penting karena aktivitas melaut memiliki risiko yang tidak dapat sepenuhnya diprediksi. Kecelakaan kerja hingga kondisi darurat di tengah laut dapat berdampak langsung terhadap penghasilan dan keberlangsungan ekonomi keluarga.
Namun, pemerintah daerah tidak serta-merta memasukkan nama calon penerima ke dalam program tersebut.
Kepala Diskanla Indramayu Edi Umaedi melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil Rachmat Yulianto mengatakan, calon peserta terlebih dahulu menjalani proses verifikasi dan validasi.
Data yang telah dihimpun kemudian dikirimkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk diperiksa. Identitas calon penerima selanjutnya dicocokkan dengan data kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Pengecekan lapangan juga dilakukan guna memastikan informasi administratif benar-benar sesuai dengan kondisi penerima.
“Data itu kita kirimkan ke BPJS untuk diverifikasi. Kemudian diverifikasi ulang di Dukcapil melalui program yang ada,” ujar Rachmat. Senin, (31/08).
Tahapan berlapis tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Indramayu memastikan anggaran daerah tidak berhenti pada penetapan angka penerima, tetapi benar-benar diterima nelayan yang memenuhi kriteria.
Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan nelayan tidak hanya berkaitan dengan keselamatan saat bekerja, tetapi juga keberlanjutan kehidupan keluarga apabila risiko terburuk terjadi. ***
