Tetapi apabila ada salah satu pihak keberatan dan tidak bersedia hadir dalam proses mediasi, Dewan Pers memberi rekomendasi berupa Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR), agar Pengadu memberi hak jawab bila yang diadukan adalah karya jurnalistik yang sudah sesuai Kode Etik Jurnalistik, sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Bentuk hak jawab itu sendiri bentuknya tergantung kesepakatan antara Pengadu dan Teradu.
Pernah ada berupa pemberitaan eksklusif pihak yang merasa dirugikan, sehingga Pengadu dapat menjelaskan panjang lebar kegiatan dirinya atau lembaganya, untuk menunjukkan apa yang diberitakan dalam berita yang diadukan tidak sepenuhnya benar. Dengan car aini kedua pihak sama-sama puas dan yang penting penyelesaiannya sesuai dengan UU Pers.
Itulah sebenarnya tujuan dari lahirnya UU Pers saat reformasi, yakni memberi kebebasan pers untuk bekerja melayani masyarakat, menyalurkan aspirasi masyakat, menyampaikan kritik kepada penyelenggara negara, tetapi sekaligus bersedia dikoreksi oleh mereka yang merasa dirugikan melalui mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi. Kalaupun ujung-ujungnya ada sanksi pidana, maka itu dibatasi dengan denda maksimal Rp 500 juta, yang besarnya nanti ditetapkan hakim yang mengadili perkara.
Dalam pengalaman saya menjadi anggota Dewan Pers, kondisi paling bagus apabila ada pengaduan adalah melalui mediasi. Pengadu datang ke Dewan Pers, hadir dan menyampaikan kepada Anggota Dewan Pers dan Tim Pengaduan uneg-uneg kemarahannya, kerugian khususnya nama baik yang sudah hancur lebur, dst. Apalagi merasa tidak diberi kesempatan konfirmasi.
Kemudian, Dewan Pers yang sudah mencatat pelanggaran KEJ yang dilakukan media, karena tidak akurat, karena tidak berimbang, karena beropini, dsb, bisa menyampaikan penilaian sementara kepada Pengadu. Pengadu biasanya sedikit mereda, melihat akuntabilitas dan netralitas Dewan Pers, yang sering dianggap selalu membela pers, salah ataupun benar. Sesi dialog tatap muka, biasanya relatif ampuh memadamkan amarah dan mencegah kerusakan.
Tentu tetap ada yang ingin membawa ke ranah pidana dan kecenderungan malah ke ranah perdata, meski UU Pers sudah mematok ketentuan. Walaupun reformasi sudah berjalan puluhan tahun, dan penyelenggara negara khususnya lupa bahwa ini bukan lagi zaman Orde Baru, dimana mereka bisa berbuat seenak perutnya bekerja tanpa akuntabilitas dan transparansi. Lupa bahwa masyarakat, pers memiliki hak bahkan kewajiban melakukan kontrol sosial atas semua kegiatan yang menggunakan APBN, APBD. Apakah perlu Reformasi Jilid 2 untuk meluruskan kembali pelaksanaan negara demokrasi? *
Putusan MK yang memperkuat perlindungan wartawan, memberi kesejukan, menjadi angin segar bagi mereka yang bekerja di lapangan dan perusahaan pers yang bekerja untuk masyarakat, dan mengontrol penyelenggara negara khususnya. Peran Dewan Pers ditegaskan sebagai penilai karya jurnalistik yang harus dihormati. Tidak boleh ada tuntutan hukum sebelum ada penilaian dari Dewan Pers, dan hukumnya mengacu kepada UU Pers No 40 tahun 1999.
Memang telah ada Memorandum of Understanding (MoU) Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya tentang penilaian karya jurnalistik yang diadukan masyarakat tetapi kekerasan terhadap wartawan dan media karena kecewa pada pemberitaan tetap banyak terjadi. Bukan hanya kekerasan fisik, tetapi psikologis dan mental. Entah melalui doxing, ataupun teros pengiriman barang ke kantor dan rumah wartawan. Kondisi saat ini dinilai sama buruk atau bahkan lebih buruk dari Orde Baru.
