Sumedang, 
| Pemkab Sumedang bersama DPRD Sumedang menggelar Rapat Paripurna agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2026, yakni di Ruang Rapat DPRD Sumedang, Kamis 20 Agustus 2026.
Penandatanganan yang menjadi tonggak awal pembahasan APBD Perubahan tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, H. Sidik Jafar, S.E, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Sekda Tuti Ruswati beserta jajaran Forkopimda, SKPD, dan anggota DPRD.
Anggota Banggar Bagoes Noorochmat, dalam laporannya menegaskan, bahwa KUA PPAS 2026 bukan sekadar dokumen rutinitas administratif, tapi juga sebagai koreksi arah pembangunan.
"Dokumen ini idalah instrumen politik DPRD untuk mengkoreksi arah pembangunan, menyelaraskan program, dan memastikan keberpihakan fiskal yang utuh bagi hajat hidup warga Sumedang," ungkapnya.
Bagoes menekankan, setiap alokasi anggaran dalam KUA PPAS harus menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, hingga pengentasan kemiskinan dan stunting.
"Anggaran harus turun sampai ke desa, dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya di atas kertas," ujarnya.
Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, berikan apresiasi kepada Tim Anggaran Pemda dan Banggar DPRD yang mengawal ketat program prioritas agar berpihak kepada rakyat dan telah menyusun perubahan KUA PPAS.
"Kami tidak ingin ada program yang tumpang tindih. Fokuskan pada yang mendesak dan berdampak langsung," tegas Sidik Jafar.
