GARUT, 
| Dua warga Desa Situsaeur, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, terpaksa datang langsung ke Kantor Kecamatan Karangpawitan untuk menjalani proses perekaman KTP elektronik, Jumat (28/8/2026).
Padahal, kedua warga tersebut seharusnya mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan melalui Program PAJERO (Program Pelayanan Adminduk Jemput ka Rorompok), mengingat kondisi keduanya yang membutuhkan pelayanan khusus.
Berdasarkan pantauan awak media, kedua warga tersebut merupakan satu keluarga. Keduanya terlihat dalam kondisi terbaring dengan kondisi tubuh yang kaku sehingga membutuhkan perhatian dan pelayanan khusus.
Kepala Desa Situsaeur, Agus Mulyadi, menjelaskan bahwa kedua warganya sengaja dibawa ke Kantor Kecamatan setelah pihak desa menerima laporan mengenai bantuan sosial yang seharusnya mereka terima namun belum dapat dicairkan. Selain itu, kepesertaan BPJS Kesehatan keduanya juga diketahui tidak aktif.
“Setelah kami telusuri, penyebabnya adalah status kepesertaan BPJS Kesehatan mereka tidak aktif. Bantuan sosial juga terkendala karena mereka belum memiliki KTP elektronik,” ujar Agus.
Agus menambahkan, pihak pemerintah desa sebenarnya telah mengajukan pelayanan melalui Program PAJERO sejak 11 Agustus 2026. Namun, karena adanya keterbatasan pelayanan, kedua warga tersebut akhirnya dibawa langsung ke Kantor Kecamatan Karangpawitan untuk menjalani perekaman.
Sementara itu, Kasi Pelayanan Kecamatan Karangpawitan, Dali Firmansyah, SE., MM., membenarkan bahwa pihaknya menerima dua warga tersebut untuk menjalani proses perekaman KTP elektronik.
“Betul, kami kedatangan dua warga disabilitas untuk dilakukan perekaman di Kecamatan Karangpawitan. Sesuai SOP, kami tetap melaksanakan pelayanan. Terkait Program PAJERO, mungkin saat ini tim sedang melayani wilayah selatan. Kami selaku pihak pelayanan Kecamatan Karangpawitan tentu akan melayani dengan senang hati,” kata Dali.
Menurutnya, ketiadaan KTP elektronik menjadi salah satu kendala utama dalam proses pencairan bantuan sosial maupun pengaktifan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan.
Pada kesempatan yang sama, Asep dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menjelaskan bahwa berdasarkan kondisi warga tersebut, seharusnya pihaknya bersama tim dapat mendatangi langsung lokasi atas permintaan keluarga dan Pemerintah Desa Situsaeur.
“Memang seharusnya kami bersama tim menyambangi lokasi atas permintaan keluarga serta Pemerintah Desa. Namun, karena keterbatasan alat dan personel, kami belum bisa memaksimalkan pelaksanaan Program PAJERO,” ungkapnya.
Kasus tersebut menjadi pengingat pentingnya administrasi kependudukan, khususnya kepemilikan KTP elektronik, bagi setiap warga. Dokumen kependudukan tidak hanya menjadi identitas resmi, tetapi juga berkaitan dengan akses terhadap berbagai pelayanan dan program pemerintah.
Pihak Kecamatan Karangpawitan mengimbau masyarakat untuk segera mengurus dokumen kependudukan serta memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan tetap aktif agar tidak mengalami kendala dalam memperoleh pelayanan maupun hak atas bantuan pemerintah. ***
