BANDUNG, 
| Suasana berbeda mewarnai kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PKB Daerah Pemilihan (Dapil) 2, Krisna Alamsah. Bukan sekadar pertemuan formal, reses di Aula Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, pada Jum'at 21 Agustus 2026 berlangsung hangat dan penuh keakraban. Warga membludak, duduk bersama, berdialog dan menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Sambil ngopi santai bareng warga, Kang Krisna memilih mendengar suara masyarakat secara langsung. Keluhan warga tidak hanya didengarkan, tetapi dicatat sebagai bahan perjuangan di parlemen.
Dari keluhan menjadi aspirasi, dari aspirasi menjadi perjuangan. Semangat itulah yang dibangun Kang Krisna dalam setiap kegiatan resesnya.
Pekan ini memang menjadi momentum bagi anggota DPRD Kabupaten Bandung untuk turun ke daerah pemilihan masing-masing. Bagi Kang Krisna, reses merupakan kesempatan penting untuk memastikan dirinya tidak kehilangan kontak dengan masyarakat yang telah memberikan amanah.
“Reses itu bukan sekadar datang dan bertemu. Yang paling penting adalah mendengar langsung apa yang dirasakan masyarakat,” ujar Kang Krisna.
Dalam dialog santai tersebut, persoalan BPJS dan bantuan sosial menjadi keluhan yang paling banyak disampaikan warga.
Masyarakat berharap pelayanan BPJS semakin mudah dan bantuan sosial benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Sebab, masih ditemukan persoalan bantuan yang dinilai belum tepat sasaran.
Kang Krisna mengatakan, persoalan bantuan sosial tidak dapat dilepaskan dari kualitas data. Kondisi ekonomi masyarakat terus berubah sehingga data penerima bantuan juga harus diperbarui secara berkala.
Ia kemudian menjelaskan kepada warga mengenai petugas Badan Pusat Statistik (BPS) yang belakangan melakukan pendataan di tengah masyarakat.
“Kenapa belakangan ini ada petugas sensus ekonomi? Itu BPS yang melakukan pendataan. Data masyarakat harus terus diperbarui agar kondisi hari ini sesuai dengan desil hari ini,” jelasnya.
Menurut Kang Krisna, masyarakat memiliki peran penting dalam proses tersebut. Ia mengajak warga memberikan informasi yang benar kepada petugas agar kondisi sosial ekonomi mereka dapat tercatat sesuai keadaan sebenarnya.
Dengan data yang akurat, pemerintah akan lebih mudah menentukan siapa yang memang berhak menerima bantuan dan siapa yang sudah tidak lagi masuk kategori penerima.
“Jangan sampai yang benar-benar tidak mampu justru tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah mampu masih menerima. Ini yang harus kita benahi bersama,” tegasnya.
Kang Krisna juga mengungkapkan salah satu gagasan yang selama ini tengah ia perjuangkan, yakni pemasangan stiker “Rumah Keluarga Tidak Mampu” di rumah penerima bantuan sosial.
Menurutnya, stiker tersebut bukan untuk mempermalukan masyarakat miskin. Justru, keberadaannya diharapkan menjadi bentuk keterbukaan sekaligus membangun rasa tanggung jawab sosial.
Kang Krisna berharap warga yang sebenarnya sudah mampu dapat memiliki kesadaran untuk tidak lagi menerima bantuan.
“Kalau memang sudah mampu, ketika rumahnya dipasang stiker tidak mampu, mudah-mudahan muncul rasa malu dan kesadaran untuk menolak bantuan. Biarkan bantuan itu diberikan kepada saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan,” katanya.
Baginya, bantuan sosial bukan sekadar angka dalam program pemerintah. Di balik bantuan tersebut terdapat hak masyarakat yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup.
Karena itu, ketepatan sasaran harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah harus memperbaiki data, sementara masyarakat juga dituntut jujur terhadap kondisi ekonominya.
Suasana reses pun semakin cair ketika aspirasi disampaikan sambil ngopi santai bersama. Tidak ada sekat antara wakil rakyat dan masyarakat. Warga bebas berbicara, menyampaikan keluhan, bahkan berdiskusi mengenai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Kang Krisna menilai, kedekatan seperti itulah yang harus terus dibangun oleh seorang wakil rakyat. Sebab, tugas anggota DPRD bukan hanya berada di ruang sidang, tetapi juga hadir di tengah masyarakat.
Ngopi santai bersama rakyat, mendengar suara rakyat, kemudian memperjuangkan kepentingan rakyat.
Semangat tersebut menjadi bagian dari komitmen Kang Krisna Alamsah dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat.
“Peduli umat, melayani rakyat. Kita datang untuk mendengar, bukan sekadar berbicara, PKB bukan partai politik lima tahunan. Apa yang menjadi keluhan masyarakat akan kita bawa menjadi aspirasi dan kita perjuangkan sesuai kewenangan kita,” tegas Kang Krisna.
Reses bukan sekadar agenda seremonial. Dari secangkir kopi dan percakapan sederhana, lahir berbagai aspirasi yang menjadi pekerjaan rumah untuk diperjuangkan.
Sebab bagi Kang Krisna, dekat dengan rakyat bukan hanya saat membutuhkan suara, tetapi harus hadir ketika rakyat membutuhkan perjuangan
“Saya tidak ingin reses hanya menjadi acara datang, duduk, berbicara, lalu pulang. Saya ingin duduk bersama rakyat, ngopi bersama, mendengar langsung keluh kesahnya, kemudian memperjuangkannya. Karena amanah sebagai wakil rakyat bukan sekadar jabatan, tetapi tanggung jawab untuk hadir dan bekerja bagi masyarakat. Peduli umat, melayani rakyat, itulah komitmen saya.” pungkasnya. ***
