Gunawan menduga, persoalan ini merupakan buntut dari pelaksanaan Musda Partai Golkar KBB pada 30 Agustus 2020 lalu.
Menurutnya, persoalan Musda hingga saat ini masih menjadi duri dalam partai Golkar KBB, yang berimbas pada kepentingan politik individu kader.
Sebelumnya sekretariat Partai Golkar KBB sempat diwacanakan untuk berdiri sendiri tanpa menyewa. Wacana itu datang dari Fery Pamawisa usai terpilih pada Musda Agustus lalu. Namun hasil Musda itu digiring ke ruang konflik sehingga impian partai Golkar untuk memiliki sekretariat sendiri harus pupus.
“Menyikapi diusirnya kantor Kesekretariatan DPD Partai Golkar karena sudah habis kontrakannya, ini menjadi sangat miris. Para pemangku kepentingan malah asik dengan permainan sendiri, Plt. Ketua DPD Golkar Jabar yang katanya sudah menunjuk Plt. Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar KBB bahkan tanpa struktur ke bawahnya ini juga dipertanyakan dasar hukumnya,” ungkap Gunawan.
Apalagi kata dia, tidak pernah ada komunikasi atau konsolidasi dengan pengurus demisioner DPD Partai Golkar Bandung Barat, maka sangat wajar Kantor Kesekretariatan DPD pun pasti akan terlantar.
Gunawan secara tegas mempertanyakan tanggung jawab fraksi partai Golkar yang kini sudah duduk di kursi legislatif. Seharusnya mereka punya sikap bagaimana merawat bersama Sekretariat DPD Partai Golkar.
“Mereka bisa maju jadi dewan karena didorong oleh Partai Golkar, dimana rasa empati mereka sehingga Kantor Kesekretariatan tidak terurus bahkan sampai terusir karena habis kontrakannya,” tegasnya. (Red)
Discussion about this post