Kuningan, (BR-NET) – Suasana Desa Luragung Tonggoh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, tampak berbeda dari biasanya. Semangat antikorupsi menggema ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar Roadshow Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi yang disambut antusias seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan desa.
Acara ini dihadiri langsung oleh Inspektorat Daerah Kab. Kuningan, Kepala Desa Luragung Tonggoh Emnar Maeso Jenar, S.E, Camat Luragung Ade Wibawa, S.Sos, M.Si, Paksi-Api Provinsi Jawa Barat yang dimotori oleh Ilmi Tanjung, Duta Integritas Kuningan, Ketua dan anggota BPD, TP PKK, Karang Taruna, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Forkopimcam serta Ketua RT/RW dan Perangkat Desa Luragung Tonggoh.
Roadshow ini menjadi momentum penting bagi desa Luragung Tonggoh sebagai salah satu contoh desa yang berada di Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan yang berkomitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Dalam sambutannya, Camat Luragung menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada KPK atas kehadirannya di tengah masyarakat desa.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, BPD, dan warga dalam mencegah potensi penyimpangan anggaran dan korupsi.
“Saya mengajak seluruh elemen desa untuk menjaga integritas dalam pelayanan publik. Fungsi pengawasan BPD harus dioptimalkan, dan pelayanan masyarakat harus didukung dengan inovasi seperti aplikasi pengaduan dan survei kepuasan warga,” tegasnya pada, Selasa (29/7/2025),
Ia juga menekankan bahwa kecamatan sebagai pembina desa akan terus melaksanakan evaluasi dan monitoring rutin, serta mendorong peran aktif warga dalam pembangunan sarana prasarana, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Desa Luragung Tonggoh adalah contoh bahwa desa bisa menjadi benteng antikorupsi. Mari kita jaga bersama komitmen ini,” pungkas Camat Luragung.
Sementara master Kukuh, penyuluh antikorupsi dan ahli Pembangun integritas (Paksi-Api) Jawa Barat dari Dosen IPDN Jatinangor yang menjadi moderator kegiatan, mengungkapkan apresiasi atas predikat Desa Luragung Tonggoh termasuk desa terbaik dalam program Desa Antikorupsi di Jawa Barat Tahun 2023 yang lalu
Menurutnya, keberhasilan Desa Luragung Tonggoh merupakan contoh konkret sinergi antara perangkat desa dan masyarakat dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel.
“Desa Luragung Tonggoh bukan hanya aktif, tapi juga progresif dalam pencegahan korupsi. Kinerja pemdes dan partisipasi warganya menjadi teladan,” ujarnya.
Puncak acara diisi dengan paparan edukatif dari Kepala Sekretariat Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Guntur Kusmeiyano dengan lugas menjelaskan, korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merusak banyak sektor mulai dari ekonomi, hukum, hingga kualitas hidup masyarakat.
“Korupsi itu tidak hanya merugikan negara, tetapi merusak pasar, menghancurkan demokrasi, dan menyengsarakan rakyat kecil. Di desa, bentuknya bisa dari pungutan liar, mark-up proyek, sampai penyalahgunaan bansos,” paparnya.
Ia menekankan bahwa KPK tidak hanya bertugas menangkap koruptor, tetapi memiliki tiga strategi utama yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
Guntur juga mengingatkan bahwa hasil survei indeks perilaku antikorupsi menunjukkan masyarakat desa masih relatif permisif terhadap praktik korupsi.
“Kita tidak ingin desa menjadi ladang baru korupsi. Justru dari desa lah harus dimulai budaya integritas,” tegasnya.
Guntur turut membagikan data dari Badan Pusat Statistik dan KPK terkait skor integritas nasional dan indeks korupsi. Indonesia, menurutnya, masih harus bekerja keras untuk menaikkan skor integritas yang baru mencapai angka 3,85 dari skala 0-5.
“Melalui kegiatan seperti ini, KPK berharap nilai integritas bisa meningkat, bukan hanya di kabupaten atau kota Kuningan saja, tetapi hingga ke akar rumput di desa-desa,” jelasnya.
Kegiatan ini ditutup dengan sesi tanya jawab dan ajakan bersama untuk terus menanamkan nilai-nilai integritas yakni kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari.
Kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga negara seperti KPK diharapkan menjadi benteng utama pencegahan korupsi sejak dini.
(Hamdan)
Discussion about this post