Sumedang (BR.NET).- Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucurkan dana yang disebut Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) pada 2023, sebesar Rp1,1 juta per siswa untuk satu tahun sebagai kompensasi penghapusan SPP. Sementara, dana BOS diberikan senilai Rp1,63 juta per siswa per tahunnya.
Alih-alih pencanangan pendidikan gratis bagi SD hingga SMP, sungguh miris menurut pengakuan para orang tua murid SDN Tanjungjaya, yang berlokasi di Dusun Bakom, Linggajaya, Kec. Cisitu, Sumedang. Mereka merasa terbebani atas dugaan pungutan liar dilingkungan sekolah.
“Tidak selayaknya pihak sekolah yang notabene melayani masyarakat bersikap seakan memaksakan pembangunan sekolah dengan memungut dari orang tua siswa,” ungkap para orang tua murid, kepada bandungraya.net, Rabu 5 Mei 2024.
“Ini merupakan preseden guru untuk pelayanan yang prima terhadap anak didik dan masyarakat. Yang hadir rapat ibu-ibu, mereka tidak berani protes dan merasa tertekan takut mengganggu aktivitas belajar anak-anak. Kami sangat keberatan dengan adanya berbagai iuran yang bisa dikategorikan sebagai pungli,” keluhnya.
Bagaimana tidak, secara runut dijelaskan rincian pungutan tersebut, yakni orang tua murid harus membayar buku sekolah senilai Rp. 105.000, untuk biaya Samen Rp. 50.000, sarana WC Rp. 81.000, dan ditambah Adm Rp. 50.000,-
“Selalu ada hal seolah diada-ada bikin kami keheranan dan tidak ada keterbukaan. Dari hal terkecil seperti tidak diberikannya kwitansi pembayaran pungutan, hingga penentuan pengambilan bantuan KIP saja harus di BRI link ketua komite, mungkin biar ada adminnya,” tegasnya.
Sementara terpisah, Kepsek SDN Tanjungjaya, Entin Suhartini S.Pd, didampingi Bendahara, Walsa Z Mustofa, ditemui bandungraya.net saat berada di kantornya, menyatakan bahwa sebenarnya BOPD dan dana BOS mencukupi, tapi untuk bantuan dari pemerintah diluar program BOS tentunya harus menunggu lama.
Maka dari itu, tuturnya, pihak sekolah telah mengadakan rapat bersama, hingga menghasilkan kesepakatan antara orangtua murid, guru dan komite, terutama untuk memperbaiki pasilitas toilet yang rusak demi keselamatan dan kesehatan murid.
“Kita tidak berani bila memungut tanpa ada kesepakatan orangtua dan sepengetahuan komite terlebih dulu. Hemat kami semua juga dapat melihat apa-apa kekurangannya karena sekolah ini berada dilingkungan perumahan warga,” paparnya.
“Sejumlah 95 KK dari 101 murid kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang turut berpartisipasi memberikan iuran Rp 81.000,- untuk sarana prasarana toilet sekolah. Akan tetapi agar lebih efisien, rincian pembayarannya diutamakan melalui pesan singkat WhatsApp,” imbuhnya.
Diakuinya, semua menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada, seperti halnya iuran Rp.50.000,- untuk samen (kenaikan kelas) yang akan diselenggarakan di dalam lingkungan sekolah.
“Selain program KIP, kami juga menyalurkan sistem infak program BAZNAS untuk biaya anak yang sakit dan kebutuhan lainnya. Semoga dengan ini dapat membantu keluarga miskin untuk mengurangi beban hidupnya,” tukasnya. (Gani)
Discussion about this post