Jakarta ( BR ).-Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas soal mitigasi dampak fenomena cuaca El Nino. Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi dan jajaran membahas mulai dari soal kekeringan, ketersediaan air bersih, situasi pertanian, hingga antisipasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Intinya, arahan Yang Terhormat Bapak Presiden ada tiga hal, yaitu pertama pemetaan persoalan secara komprehensif, yang kedua fokus untuk strategi tersedianya air, dan yang ketiga daerah sentra produksi pangan agar dicek terus menerus untuk kecukupan air,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta selepas rapat.
Terkait dengan karhutla, Siti menjelaskan bahwa berdasarkan data per 2 Oktober 2023, terdapat 6.659 titik panas _(hot spot)_ dengan peluang 80 persen menjadi titik api atau _fire spot_. “Areal yang terbakar sudah terekam 267.000 hektare dan perkiraan saya dengan situasi bulan September kemarin dan Oktober, kelihatannya masih akan bertambah,” imbuhnya, pada Selasa, 3 Oktober 2023.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melalui berbagai kementerian/lembaga telah melakukan sejumlah langkah seperti pemadaman dan teknik modifikasi cuaca (TMC) di sejumlah provinsi yang menjadi titik rawan terjadinya karhutla. Menteri LHK memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada pencemaran asap lintas batas atau _transboundary haze_ ke negara tetangga.
“Sejauh ini tidak ada _transboundary haze_ ke Malaysia. Jadi kalau dibilang bahwa di Malaysia tidak ada _hot spot_, kalau lihat datanya citra satelinya di sana juga ada,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menjelaskan bahwa jajarannya telah melakukan dukungan pelaksanaan operasi darat maupun udara dalam mengatasi karhutla. Untuk operasi udara, pihaknya mengerahkan 35 helikopter yang terdiri atas 13 helikopter patroli dan 22 helikopter _water bombing_, utamanya di daerah-daerah yang menjadi prioritas penanganan karhutla.
“Jadi ada enam provinsi prioritas yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Riau, dan Jambi. Itu menjadi enam provinsi prioritas kebakaran hutan dan lahan,” ujar Suharyanto.
Selain itu, BNPB juga telah melakukan teknologi modifikasi cuaca sebanyak 244 kali dengan jumlah garam yang disebar mencapai 341.580 kilogram. Selama dua bulan terakhir, BNPB terus melaksanakan TMC di sejumlah provinsi antara lain Riau, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jambi, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, dan Sumatra Selatan.
Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyampaikan bahwa puncak El Nino masih akan bertahan hingga akhir Oktober, kemudian pada November mulai terjadi transisi dari kemarau ke musim hujan. Menurutnya, El Nino diprediksi moderat hingga akhir tahun, melemah di Februari-Maret, dan berakhir di bulan Maret.
“Namun, alhamdulillah karena adanya angin monsun dari arah Asia sudah masuk ini mulai November, jadi kita akan insyaallah mulai turun hujan di bulan November. Artinya pengaruh El Nino akan mulai tersapu oleh hujan sehingga diharapkan kemarau kering itu insyaallah berakhir secara bertahap, ada yang sebelum November tapi sebagian besar mulai November, ada yang lebih mundur lagi,” jelasnya.
Dari sisi pangan, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi menyampaikan bahwa komoditas pangan sementara ini masih cukup baik meskipun terjadi penurunan produksi utamanya di sektor tanaman pangan yang terdampak El Nino. Untuk meningkatkan stok cadangan beras pemerintah (CBP), ia melanjutkan, pemerintah melakukan impor agar harga di pasar tetap terkendali.
“Jadi untuk menekan harga di pasar, kita coba siasati dengan membanjiri produk. Mudah-mudahan ini cukup efektif kita lakukan, bersinergi dengan kementerian/lembaga lain utamanya Kemendag (Kementerian Perdagangan), juga dengan Bapanas (Badan Pangan Nasional),” ungkapnya.(**)
Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Discussion about this post