Raperda BUMD Masih Terganjal Rekomendasi Kemendagri, Dua Raperda Belum Disahkan DPRD

Soreang, (BR).- Meski mengalami telat waktu dalam pelaksanaan Sidang Paripurna untuk membahas tentang Persetujuan atas 5 Raperda, akhirnya bisa diselenggarakan, Kamis 30 Juni 2022.

WAJIBDIBACA

Kegiatan Sidang Paripurna tersebut, dibuka oleh Sekwan DPRD Kabupaten Bandung, H. Uwais Qorni, memberikan Laporan Kerja Organisani Perangkat Daerah (OPD) begitu panjang dan jelas.

“Setelah sebelumnya Ketua DPRD menyampaikan keikutsertaan anggota dalam sidang itu “.

Dalam kesempatan itu, Sugianto mengungkapkan kepindahan anggota DPRD dari Komisi A ke Komisi B, diantaranya, H. Uya Mulyana menjadi Sekretaris Komisi B, dan H. Tete Kuswara. “Kepindahan mereka berdasarkan kesepakatan dari hasil BanMus yang sudah dilakukan,” katanya di Gedung Paripurna.

Sementara Bupati Bandung, HM. Dadang Supriatna mengatakan, dari 5 Raperda yang diajukan baru 3 Raperda yang sudah mendapatkan persetujuan Kemendagri, yaitu Raperda UMKM dan Pondok Pasantren.

“Sedangkan Untuk LPJ tahun 2021, Alhamdulillah berhasil lolos dan mendapatkan WTP,” ujar Kang DS usai sidang Paripurna.

Kang DS mengharapkan, dari Raperda itu bisa jelas tujuannya dan manfaatnya bagi masyarakat. Mudah-mudahan saja dalam waktu yang tidak lama lagi Rekomendasi dari Kemendagri terhadap Raperda BUMD bisa segera kita terima, karena saat ini untuk sementara 2 Raperda masih terganjal dengan belum adanya Hasil Kajian dari Pihak Kementrian Dalam Negeri. (BR.01)

Berita Selanjutnya

Discussion about this post

KOLOM

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist